5 Terdakwa Korupsi Gedung AKN Muratara Yang Merugikan Negara Senilai 7,9 Milyar Divonis Hakim Berbeda

  • Whatsapp

PALEMBANG —Lima terdakwa kasus Korupsi Gedung AKN Kabupaten Muratara divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang. Mereka dijatuhi hukuman berbeda oleh hakim, Senin (17/6/2019).

Para terdakwa tersebut yakni Firdaus Mantan Kadisdik Muratara, Fahrurrozi selaku kontraktor proyek AKN dan Ferry Susanto sebagai pejabat pelaksana Teknis (PPK), Muhammad Subhan  sebagai PPTK dan Briyo Al-khoir Pemegang Kuasa Rekanan.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Kamijon menyatakan, kelima terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 huruf a,b dan ayat 3 Undang-undang (UU) no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 dari Kitab UU hukum pidana.

“Kepada terdakwa Fahrurozi, menjatuhkan pidana penjara 6 tahun denda Rp.500 juta subsidair 3 bulan kurungan  uang pengganti lebih kurang 1,2 milyar apabila tidakk bisa dibayar diganti pidana penjara 2,6 tahun,”ujar Majelis di Persidangan.

Untuk terdakwa Fery Susanto, hakim menjatuhkan pidana penjara 6 tahun denda Rp.500 juta subsidair 3 bulan kurungan, Uang pengganti lebih kurang Rp. 1,4 milyar apabila tidak dibayar diganti pidana penjara 2,6 tahun. Untuk terdakwa Firdaus hakim menjatuhkan pidana penjara 6 tahun denda Rp.500 juta subsidair 3 bulan kurungan, Uang pengganti lebih kurang Rp.1,4 milyar apabila tidak dibayar diganti pidana penjara 2,6 tahun.

“Untuk terdakwa Muhammad Subhan menjatuhkan pidana penjara 5,6 tahun denda Rp.500 juta subsidair 3 bulan kurungan, Uang pengganti lebih kurang Rp1,2 milyar apabila tidak dibayar diganti pidana penjara 2,6 tahun,”ungkapnya

Sementara untuk terdakwa Briyo Al Khoir dijatuhkan pidana penjara 5,6 tahun serta denda Rp.500 juta subsidair 3 bulan kurungan, Uang pengganti lebih kurang Rp.1,2
milyar apabila tidak dibayar diganti pidana penjara 2,6 tahun.

Putusan hakim ini lebih rendah jika dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lubuklinggau yang menjatuhkan hukuman kepada kelima terdakwa.

Meskipun begitu Jaksa yang dipimpin Kasi Pidsus M.Iqbal itu memilih pikir-pikir dengan putusan hakim tersebut.

Usai sidang JPU M.Iqbal mengatakan upaya pikir-pikir lantaran dirinya akan mengkonsultasikan terlebih dulu kepada pimpinan terkait putusan hakim tersebut.

“Karena memang putusannya lebih ringan, jadi kami memiliki waktu tujuh hari,” ucapnya.

Seperti diketahui yang membuat kelima terdakwa dituntu sebagaimana dalam dakwaannya, kelima terdakwa dituntut telah bekerjasama melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung AKN Muratara yang dibiayai dari APBD Muratara tahun 2016 sebesar Rp7,9 miliar.(Rls)

Pos terkait