Aceng Sudrajat, Bermalam Di Lapas Lubuklinggau

  • Whatsapp

 

LINGGAU UPDATE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lubuklinggau menahan Aceng Sudrajat, buronan kasus dugaan korupsi dana hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Sebelumnya Aceng ditangkap tim tangkap buronan (Tabur) Kejagung di tempat persembunyiannya di tempat saudaranya, daerah Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Rabu (22/6/2022) sekitar pukul 08.25 WIB, dengan tidak melakukan perlawanan.

Setelah dilakukan penangkapan tim Tabur, kemudian pada Kamis (23/6/2022) tersangka langsung dibawa dari Jawa Timur ke Lubuklinggau, dan tiba di Kejari Lubuklinggau sekitar pukul 19.30 WIB, dengan dikawal tim penyidik Kejari Lubuklinggau.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir melalui Kasi Pidsus, Yuriza Antoni didampingi Kasi Intel, Husni Mubaroq serta Kasubsi Penuntutan dan Uheksi, Agrin Nico Reval dalam press rilis tadi malam di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

“Malam ini langsung kita bawa ke Lapas, tadi sudah dilakukan pengecekan kesehatan terhadap tersangka, kondisinya sehat,” ujar Husni Mubarak.

Dikatakannya, saudara AS telah buron selama kurang lebih 2 bulan, sebagaimana diketahui penetapan Aceng Sudrajat, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan Surat Penetapan DPO Nomor B-1619 / L. 611/fd.1/05/2022.

Sementara itu, Yuriza Antoni mengatakan, dalam pelariannya, AS sempat menganti namanya untuk menutupi identitas dirinya.

“Tersangka sempat menggantikan nama panggilannya menjadi Andri” ujar Yuriza.

Diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau melimpahkan berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang.

Berkas perkara tindak pidana korupsi penyimpangan bantuan dana hibah dari Pemkab Muratara kepada Bawaslu Muratara yang bersumber dari APBD Kabupaten Muratara 2019-2020 sebesar Rp.9.2 Milyar dengan Kerugian Negara menurut BPKP senilai 2,5 Milyar dengan Terdakwa Ketua Bawaslu ,Munawir ,Komisioner Bawaslu ,Paulina,M Ali Asek ,Korsek Bawaslu ,Tirta Arisandi , Hendrik , Bendahara Bawaslu Siti Zahro dan Staf Bawaslu ,Kukuh Reksa serta Aceng Sudrajat (DPO).
(Syarif)

Pos terkait