APBD Bocor, Sekda Muratara :’Itu Tanggungjawab Bupati’

  • Whatsapp

LINGGAUUPDATE.COM — TERJADINYA pemborosan keuangan daerah, “Bocornya.” APBD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tahun 2019, kisaran Rp.11,9 milyar. Tentu, ada tanggungjawab Bupati Muratara, hal ini diungkapkan oleh, Alwi Roham, selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Muratara, Senin (3/8).

Sekda Muratara, dirinya tidak mengetahui soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemborosan belanja hibah senilai Rp.11,9 milyar itu dia beralasan kalau LHP BPK tidak pernah sampai ke dirinya.

“Saya, belum tahu sebab LHP BPK tidak sampai ke dirinya,” ungkapnya dihalaman kantor Kejari Lubuklinggau.

Lanjut, selaku Ketua TAPD Muratara dia menyarankan silahkan tanya kepada Kepala BPKAD Muratara, sebab itu sudah temuan BPK.

“Bila APBD bocor, akuinya Jelas Bupati Muratara bertanggungjawab,” kata Sekda Muratara.

Diketahui, pemborosan keuangan daerah itu disebabkan atas belanja hibah yang mengalir kesejumlah kelompok, anggota masyarakat dengan status badan hukumnya belum sesuai ketentuan.

Informasi, dalam data LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan (Sumsel) dinomor: 33./LHP/XVIII.PLG/06/2020, tanggal 15 Juli 2020, bahwa terdapat sejumlah dokumen hibah yang diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan, dan terdapat penerima hibah terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban, diantaranya MUI senilai Rp.3,2 milyar, dan KPU senilai Rp.3 milyar.

Dalam LHP BPK, sebanyak 29 hibah yang belum berbadan hukum dan sebanyak 101 penerima hibah yang status badan hukum belum 3 tahun, sehingga Pelaporan dan
pertanggunjawaban penerima hibah menjadi temuan berulang selam 3 tahun berturut – turut dalam LHP BPK.

Diketahui, hasil monitoring dan evaluasi secara tertulis belum pernah dibuat dan
disampaikan kepada Bupati Muratara, begitu juga tembusan kepada Inspektorat
Muratara. Hal ini, menyebabkan realisasi
belanja hibah di Kabupaten Muratara belum memenuhi ketentuan dan terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar Rp.11,9 milyar.

Sedangkan, LHP BPK mengatakan kondisi ini terjadi disebabkan oleh Kepala BPKAD selaku PPKD belum pernah mengusulkan perubahan Perbup Muratara, dan tidak
mematuhi ketentuan mengenai hibah dalam melakukan verifikasi permohonan hibah. Atas, kondisi tersebut dihadapan pihak BPK, Kepala BPKAD menyatakan sependapat dengan temuan ini.

Sementara, Bupati Muratara, H.Syarif Hidayat, berulang kali dihubungi untuk diwawancarai melalui telpon genggamnya yang tersambung dinomor.0811-780-xxx,
tidak diangkat. “Bungkam,” dan dikirim pesan singkat sampai berita dilansir tidak ada jawaban. (Toding Sugara)

Pos terkait