Bagian Protokol Musirawas Kelebihan Bayar “SPPD” Sebesar 30 Persen

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE.COM —SEKRETARIAT Daerah Musirawas, melalui Pertangunggjawaban pemberian uang penginapan (Hotel) atas Perjalanan dinas “SPPD” pada Bagian Protokol Musirawas ditahun 2018. Kelebihan bayar sebesar 30 persen, Rabu (28/8/2019).

Hal ini, diketahui bedasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan, dengan Nomor: 24.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019, pada Tanggal 17 Mei 2019. Bahwa Kepala Bagian Protokol Musirawas, sewaktu dikonfirmasi pihak BPK telah mengakui adanya kelebihan bayar uang penginapan dalam belanja Perjalanan dinas luar daerah sebesar 30 persen, serta terdapat kesalahan administrasi yang menyebabkan adanya kelebihan pembayaran biaya transport.

Selain itu, dalam LHP BPK, untuk Bukti pertangunggjawaban pemberian uang Transportasi di Bagian Protokol Mura dinyatakan tidak dilengkapi dengan pengeluaran yang lengkap.

Persoalaan tersebut, disebabkan oleh Sekda atau Sekretaris Daerah Musirawas,
kurang mengawasi dan Pengendalian pada satuan kerjanya, serta kurang cermat dalam meverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti – bukti pertangunggjawaban.

Sehingga, atas hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUB) Musirawas Nomor: 65 tahun 2017, dan tidak mengacu
dengan Pedoman Perjalanan.

Atas Permasalahan tersebut, Bupati Musirawas menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan tim Pemeriksa BPK.

Hendra Jaya, selaku Kabag Bagian Protokol Mura, melalui Misbahuddin Lubis, belum bisa ditemui dirinya beralasan lagi ada rapat.

“Terkait persoalan ini, pak Kabag belum bisa berkomentar,” ujar pesan Kabag.

Informasi dihimpun ditahun 2018, Total alokasi belanja untuk Perjalanan dinas di Bagian Protokol Musirawas sekitar Rp 2 milyar, terdiri dari Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah, yang tercantum dalam beberapa kegiatan diantaranya. Pendampingan keprotokolan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta Kegiatan Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah dan wakil kepala daerah. (Toding Sugara)

Pos terkait