BBWS Sumatera VIII “Kecolongan” 281 Kolam Ikan Tanpa SIPA

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE.COM — TERNYATA Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Sumatera VIII Palembang telah. “Kecolongan” atas Pemakaian air di D.I Tugumulyo, dengan Pelaku 281 Kolam ikan tanpa memiliki Surat Izin Pemakai Air (SIPA).

Atas persoalan ini, Petani sawah di Kabupaten Musirawas sering mengeluh akibat kekurangan debit air yang dialiri dari D.I Kelingi Tugumulyo, serta memuncukan konflik yang tak kunjung usai antara Petani sawah dengan Pengusaha kolam ikan air deras maupun air tenang.

Diketahui, D.I Kelingi Tugumulyo adalah Daerah Irigasi kewenangan Pusat yang dikelola oleh BBWS Sumatera VIII dengan luas baku 10.163 Ha, yang terletak antara
Wilayah Administratif Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas. Sebagaimana mestinya, sesuai Prosedur setiap pemakaian air dari aliran D.I Kelingi Tugumulyo untuk kepentingan kolam ikan air deras harus melalui izin dari BBWS Sumatera VIII Palembang.

Akan tetapi dari hasil. “One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta luas fungsional D.I Kelingi Tugumulyo, sesuai hasil survey terhadap kolam ikan yang dilakukan oleh PT. Widya Graha Asana (KSO) bersama PT. Mitra Karya Sanjaya, melalui Program Integrated Participatory Development Management of Irrigation Project (IPDMIP) pada BBWS Sumatera VIII”, ternyata. “Dari jumlah 285 Kolam ikan atau seluas 336,18 Ha dengan debit air ± 4,03 m³/det, hanya terdapat 4 Pengusaha kolam ikan yang memiliki SIPA”.

Menurut Sekretaris Dinas Perikanan Musi Rawas, Ervan Malik, sewaktu dibincangi dikantornya, Kamis (5/12/2019) mengatakan. Sejak tahun 2005 dizaman Bupati Ridwan Mukti, setiap Pemilik kolam ikan di Musi Rawas yang memakai air dari aliran daerah irigasi sesuai Prosedur harus melalui izin pihak BBWS Sumatera VIII. Akuinya, sejauh ini terkait adanya konflik pemicu air antara Petani sawah dengan kolam ikan itu tidak ada kaitan dengan Dinasnya, sebab Dinas Perikanan hanya sebatas teknis pada bagian dalam kolam.

“Itu Wewenang BBWS Sumatera VIII, dan terkait Hasil kajian dari Consultan melalui Program IPDMIP perlu dipertanyakan,” ungkap Sekretaris Perikanan.

Sebagimana diketahui, setelah terjadi konflik kepentingan air di Musirawas, sehingga pihak BBWS Sumatera VIII Palembang tahun 2019 ini, melalui Program IPDMIP telah mengalokasikan dana sebesar Rp 11 milyar, untuk Biaya Jasa Konsultansi Badan Usaha, dengan waktu Pelaksanaan selama 15 bulan, yang dimenangkan oleh PT. Widya Graha Asana, selaku Pemenang tender atau sebagai pihak Rekanan Consultan.

Sementara, sampai berita ini diterbitkan pihak dari BBWS Sumatera VIII Palembang belum berhasil untuk di Wawancarai. (Toding Sugara)

Pos terkait