Belanja Hibah Barang Disdik Muratara “Kangkangi” Permendagri Tahun 2016

  • Whatsapp

MURATARA | LINGGAUUPDATE.COM  – Belanja hibah barang yang telah dialokasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pada tahun 2017, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK). Menyebutkan bahwasannya dokumen pertanggungjawaban tidak dilengkapi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal tersebut sangat tidak sesuai ketentuan dan diduga telah mengangkangi peraturan – peraturan yang telah berlaku. Selasa (14/05).

Berikut peraturan yang diduga telah dikangkangi oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara atas belanja hibah barang pada tahun 2017 yang diketahui tanpa NPHD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD :

1) Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang dan jasa berkenan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD;dan.
2) Pasal 18 yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pemerintahan daerah atas pemberian hibah meliput:
a) Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
b) Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah
c) NPHD
d) Pakta integritas dari penerima hibah menyatakan bahwa hibah yang akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
e) Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara nomor 17 tahun 2015 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
1) Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa hibah dan bantuan sosial berupa barang dan jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis barang dan jasa, objek hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan kepada SKPD;
2) Pasal 14 :
a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama Bupati dan penerima hibah.
b) Ayat (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai.
1) Pemberi dan penerima hibah
2) Tujuan pemberian
3) Besaran/rincian penggunaan dana yang diterima
4) Hak dan kewajiban
5) Tata cara penyaluran/penyerahan
6) Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban.
c) Ayat (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani NPHD dengan keputusan kepala daerah.
3) Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa daftar penerima hibah dan bantuan sosial serta besaran uang atau jenis barang yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daetah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Atas permasalahan tersebut dikarenakan Dinas Pendidikan tidak mengikuti peraturan yang telah berlaku, mengakibatkan pemberian hibah belum memenuhi prinsip akuntable dan Berpotensi digunakan tidak sesuai dengan tujuan.

Sebelumnya melauli pesan singkat nya kepada wartawan , Bupati Musi Rawas Utara, H M Syarif Hidayat mengakui belum menerima atau mendapatkan laporan terkait hal ini.

“Ke kepala Diknas saja agar akurat apa yang dimintak, saya belum dapat laporan nya” ujar Bupati.

Disisi lain, Sukamto Kepala Dinas Pendidikan dan Yuli, Kabid PAUD belum dapat ditemui dan dihubungi hingga berita ini ditayangkan kembali.

(TIM)

Pos terkait