Berkas Pencairan SPPD Setda Musirawas Tidak Lengkap

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE.COM —Kelengkapan  berkas pencairan dokumen Pertangunggjawaban SPPD atau Surat Perintah Perjalanan Dinas, di beberapa Bagian pada Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Musirawas tahun anggaran 2018. Dinyatakan tidak lengkap, Jum’at (9/8/2018).

Hal ini diketahui, dari data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan, dengan Nomor: 24.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019, pada Tanggal 17 Mei 2019. Diketahui, SETDA Musirawas, Provinsi Sumatera selatan ditahun 2018, telah Menganggarkan dana sebesar Rp 9,4 milyar, untuk Biaya Perjalanan Dinas dengan realisasi senilai Rp 9,1 milyar, atau sebesar 96,29 persen.

Dalam pemeriksaan LHP BPK, bahwa, dokumen Pertangunggjawaban SPPD di Setda Mura,) terdapat temuan berbagai permasalahan, diantaranya. Terjadi kelebihan pembayaran satuan biaya pada perjalanan dinas, seperti. Pemberian uang harian dan Pemberian uang penginapan (Hotel).

Sedangkan, bukti Pertangunggjawaban uang untuk Transportasi pada Perjalanan dinas di Sekretariat Daerah Musirawas, dinyatakan oleh BPK tidak lengkap atau tidak dilengkapi pengeluaran yang lengkap. Selain itu, terdapat juga ketidak sesuaian bukti pertangunggjawaban pada Perjalanan dinas luar daerah di beberapa Bagian Setda Musirawas. Seperti, Bagian Protokol, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan Bagian Ekonomi.

Serta, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan dan Bagian Keuangan, juga pada Bagian Organisasi Setda Musirawas.

Hal tersebut, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Daerah dan Peraturan Bupati (PERBUB) Musirawas Nomor: 65 tahun 2017. Selain itu bertentangan dengan Pedoman Perjalanan Pelaksana Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab Musirawas tahun anggaran 2018.

Atas permasalahan ini, mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran realisasi belanja perjalanan dinas disejumlah Bagian pada Setda Mura. Hal ini disebabkan Sekretaris Daerah atau Sekda Musirawas, kurang mengawasi dan Pengendalian atas Perjalanan Dinas pada satuan kerjanya. Serta menujukan kinerja Pejabat Penatausahan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan PPTK pada Sekretariat Daerah kurang cermat, dalam meverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti bukti pertangunggjawaban sesuai ketentuaan.

Terkait permasalahan, ini Bupati Musirawas menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan tim Pemeriksa BPK.

(Toding Sugara)

Pos terkait