BNK Muratara, Diduga “Cacat Hukum”

  • Whatsapp

MURATARA  | LINGGAUUPDATE.COM —PENGUKUHAN  Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Musi Rawas Utara (Muratara), yang dilakukan oleh Bupati Muratara, Syarif Hidayat, diduga “Cacat Hukum” Sabtu (19/10/2019).

Pasalnya, Salah satu dari Enam (6) Poin Dasar hukum yang digunakan untuk berdirinya BNK Muratara, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor: 83 Tahun 2007, yang mengatur tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Adapun Lima (5) Poin, dari Dasar hukum BNK Muratara yang lainya, diantaranya.
Undang – Undang Nomor: 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara (PERBUB) Nomor: 76 tentang Pembentukan BNK Muratara, selain itu Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaraan Gelap Narkotika, serta
Surat Keputusan (SK) Bupati Musi Rawas Utara, Nomor: 386/KPTS/BKBP/MRU/2019, tentang Pembentukan Susunan Struktur Organisasi BNK Muratara dan Tim Rencana Aksi Daerah.

Juga terdapat, Dokumen RPJMD Muratara tahun 2016 – 2021 atas Perwujudan Misi Bupati Muratara tentang Narkoba.

Menurut, Taufik Gonda, selaku Pengamat Hukum yang sering mengkritiki kebijakan Pemangku jabatan. “Stek Holder”, bahwa setelah dicabutnya Perpres Nomor: 83 tahun 2007, yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Perpres terbaru dinomor: 23 tahun 2010. Akui Taufik, secara dealnya dalam Perpres terbaru itu sama saja menyebutkan, bahwa Badan Narkotika Kabupaten (BNK) itu sudah ditiadakan dan diganti dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) yang bersifat lembaga insutusi vertikal. Artinya, mulai dari status Pegawai dan SK nya bukan dari Bupati, melainkan ditunjuk dan di SK kan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional).

“Kalau SK nya, dari Bupati itu keliru dan Batal demi hukum,” jelas Taufik.

Disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Muratara, Rozali, sebelumnya melalui sambungan seluler dinomor. 081367762xxx, atas Persoalan dasar hukum pengukuhan BNK Muratara, dirinya tidak bisa berkomentar dengan alasan.

“Saya, sampai sekarang tidak tahu, dan belum pernah melihat isi dari dasar hukum atas Pengukuhan BNK Muratara,” ujar Kabag Hukum Muratara.

Diketahui, Pengukuhan kepengurusan struktural BNK Muratara dilakukan langsung oleh Bupati Muratara, Syarif Hidayat, Selasa (15/10) 2019 bertempat di rumah jabatannya di Desa Terusan, Kecamatan Karang Jaya.

Dalam kesempatan, itu dihadiri oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumsel, Brigjen Pol John Turman Panjaitan serta Forkopimda Kabupaten Muratara, serta Kepengurusan BNK Muratara dikomandoi oleh Gunadi, dengan jumlah anggotanya sebanyak 21 orang. (Toding Sugara)

Pos terkait