BPK ‘Tidak Yakini’ Atas Belanja RSUD Rupit Senilai Rp 3,6 Milyar

  • Whatsapp

MURATARA —DIAKIBATKAN kelalaian, berujung dana belanja di RSUD Rupit senilai Rp 3,6 milyar, diduga hanya jadi ladang.”Bancakan”, alias tidak diyakini.***

Pemerhati Kebijakan Pemerintah, Nassrulah menyatakan, sebagaimana diketahui dari nilai Rp 3,6 milyar diantaranya ada Pengeluaran Kas senilai Rp 1,2 milyar tanpa pertangunggjawaban atas belanja bersifat pemeliharaan gedung dan penambahan pembangunan fisik gedung di RSUD Rupit, yang saat itu bendahara pengeluaran BLUD tidak membuat dokumen pertangunggjawaban.(Minggu 26/04)

“Selain itu, terdapat belanja jasa pelayanan di RSUD Rupit senilai Rp 2,1 milyar tidak didukung bukti pertangunggjawaban atas pengeluarannya, dan tidak menyediakan informasi lebih rinci mengenai nama penerima. Terkait masalah ini tidak ditemukan dalam hasil pemerikasaan auditor Inspektorat Muratara, saat melalukan audit Investigasi sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi dinomor: 700/002/III/INSPT/2019 tanggal 22 Maret 2019.”,jelasnya

Informasi data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkab Muratara tahun anggaran 2018, yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Perwakilan Sumsel dengan nomor: 28.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019, pada tanggal 24 Mei 2019.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan masalah ini disebabkan oleh Direktur RSUD Rupit beserta Bendahara pengeluaran BLUD tidak mematuhi kententuan tentang pertangunggjawaban belanja.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Musi Rawas Utara sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Sampai berita dilansir, terkait persoalan tersebut baik Direktur RSUD Rupit, Herlina, belum berhasil diwawancarai. (Toding sugara)

Pos terkait