Bukti Pertangunggjawaban “SPPD” Setda Mura Tidak Sesuai

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE.COM –Untuk bukti Pertangunggjawaban, atas
biaya Perjalanan dinas “SPPD” atau Surat Perintah Perjalanan Dinas di beberapa Bagian Sekretariat (Setda) Musirawas. Tidak sesuai ketentuaan, Sabtu (31/8/2019).

Seperti, terjadi kelebihan pembayaran satuan biaya perjalanan dinas luar daerah atas pemberian uang harian, serta terdapat kelebihan pembayaran uang penginapan (Hotel) dengan jumlah sebesar Rp 30 persen. Informasi ini bedasarkan hasil Audiet Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan, dengan Nomor: 24.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019, pada Tanggal 17 Mei 2019.

Dalam Audit BPK, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan bertentangan pada Peraturan Bupati (PERBUB) Musirawas Nomor: 65 tahun 2017, serta Tidak mengacu pada Pedoman Perjalanan dinas.

Persoalaan ini, disebabkan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Musirawas, kurang Mengawasi dan Pengendalian pada satuan kerjanya. Selain itu, Kurang cermat dalam meverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti – bukti pertangunggjawaban.

Terkait persoalan ini, Bupati Musirawas kepada Tim Pemeriksa BPK sependapat atas temuan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Sekretariat Daerah Musirawas ditahun 2018, melalui dibeberapa Bagian telah menganggarkan dana sebesar Rp 9,4 milyar, untuk Biaya Perjalanan dinas, dan terealisasi senilai Rp 9,1milyar, atau sebesar 96,29 persen.

Terkait permasalahan, ini Bupati Musirawas menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan tim Pemeriksa BPK.

Sementara, sampai berita ini diterbikan Sekretaris Daerah (SEKDA) Musirawas, EC Priscodesi, belum berhasil ditemui untuk di Wawancarai. (Toding Sugara)

Pos terkait