Bupati Muratara “Acuh” Terkait Persoalan Hukum Pokja 3

  • Whatsapp

MURATARA — Ditundanya sidang Gugatan Direksi PT. Ahba Mulia di Pengadilan Negeri Lubuklinggau atas Pembatalan Sepihak Tender oleh Pokja Pemilihan III Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan tidak didamping Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara membuat banyak pertayaaan publik.

Hakim mempertanyakan kafasitas tergugat Yogi CS yang tidak didampingi kuasa hukum dalam sidang gugatan sebesar 1,3 Miliar yang di tuntut PT Ahba Mulia atas kerugian materil yang di alami akibat pembatalan sepihak selaku pemenang tender/lelang oleh Pokja III Kab Muratara.

“Mana Surat Kuasa dari Bupati Muratara, andakan ASN berarti anda punya atasan. Apakah anda tidak mengerti,” tegur Hakim saat sidang (Kamis 13/06).

Dalam pantauan awak media, terlihat Yogi CS celingukan (kebingungan) saat ditegur Hakim Persidangan. Yogi CS pun akhirnya meminta waktu 2 Minggu untuk menyiapkan berkas (atas saran Hakim).

Menyikapi kehadiran Yogi CS tanpa didampingi Kuasa Hukum, menurut pandangan yang disampaikan Taufik selaku pembaca dan pengamat, bahwa Yogi CS tidak paham materi tuntutan penggugat yakni materiil sebesar 300 juta sedangkan immateriil nya sebesar 1 Miliar.

Menurut Pasal 4 ayat (4) berbunyi, “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.”

Yogi CS bisa saja tidak didampingi kuasa hukum apabila nilai objek gugatan di bawah Rp200 juta melalui proses pembuktian sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama setelah diajukan keberatan yang diputus majelis hakim.

“Jika penggugat/tergugat memakai jasa advokat bisa rugi sebab dikhawatirkan nilai gugatannya tidak sebanding dengan biaya jasa advokat. Sementara jika diatas 1 Miliar tergugat wajib didampingi advokat”.ungkapnya

Sungguh miris, adanya kejadian seperti ini seolah-olah ada pembiaran dari Pemda Muratara terhadap kasus gugatan yang dihadapi oleh Yogi CS selaku anggota pokja. Mestinya Pemda Muratara menyiapkan kuasa hukum bagi Yogi CS (jangan sampai ASN yang ditugaskan mengelola kegiatan yang dapat berkaitan dengan hukum menjadi cemas dan menolak setiap pekerjaan yang dutugaskan kepada nya) mereka adalah ASN yang bertugas dalam naungan pemerintah daerah, tambahnya

“Seharusnya Tim Hukum Pemkab Muratara Siap menjawab atau melawan gugatan tersebut karena pokja 3 adalah unit kerja dibawah Pemkab Muratara bukan urusan pribadi anggota pokja 3 tersebut, artinya yang digugat langsung itu Keputusan Pemerintah Muratara, atau jangan – jangan Pimpinan Pemkab Muratara sengaja ” Mengorbankan” pokja 3 untuk bermasalah secara hukum”,,tegasnya.

(TIM)

 

Pos terkait