Dana Desa di Musi Rawas “Seksi”

  • Whatsapp

MUSI RAWAS —- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa (PAPD-DBMPD) Tahun 2019 di 14 kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas yang melibatkan 186 Kepala Desa (Kades). Sabtu (39/7).

Kegiatan PAPD-DBMPD oleh Dinas PMD Kab Mura, anggarannya dibebankan kepada 186 Ke Kepala Desa melalui APBDes sebesar 7 juta rupiah (dana konsolidasi bersatu kita hebat (Berkah) sebesar 2 juta dan Akrab Desa sebesar 5 juta). Kegiatan berlanjut secara estapet di 7 Kecamatan dimulai pada setiap Kamis di awal bulan mulai April sampai dengan Oktober 2019.

Peserta PAPD-DBMPD Pemdes di ikuti oleh Kades, Perangkat Desa, BPD dan Ketua TP PKK Desa. Narasumber kegiatan antara lain Bupati Hendra Gunawan, Dandim 0406 MLM, Kapolres Musi Rawas, Kajari Lubuklinggau dan Kepala Dinas PMD Musi Rawas.

Selanjutnya kegiatan secara estapet akan dilaksanakan di Kecamatan STL Ulu Terawas, BTS Ulu, Muara Kelingi, Jayaloka, Muara Beliti dan Purwodadi.

Berdasar undang-undang No. 6 Tahun 2014, desa sudah mendapatkan kucuran dana dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara, langsung kerekening desa. UU Desa brrtujuan untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan desa agar tidak ada lagi desa yang tertinggal.

Aktivis berkepala plontos, Andy Lala tidak heran lagi jika Dana Desa menjadi sasaran bagi banyak pihak untuk merasakan nikmat nya kucuran Dana Desa di Kabupaten Musi Rawas.

“ADD dan DD itu sangat “seksi”, banyak pihak yang ingin mencicipi atau merasakan nikmat nya DD tersebut”, katanya.

Andy menyebutkan, berbagai modus upaya dilakukan untuk menggerogoti DD seperti yang disampaikan Peneliti ” <a target=”_blank” href=”http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/#forward”>Indonesian Corruption Watch (ICW) </a> Egi Primayoga memaparkan ada 12 modus korupsi dana desa yang disimpukan ICW berdasar penelitiannya.
“Saya mengamati ada beberapa kegiatan yang dibebankan kepada Kades melalui ADD/DD yang melibat DPMD Kab Mura. Salah satu kegiatan tersebut adalah Akrab Desa dan Berkah”, sebut Andy.

Andy Lala menduga, kemungkinan kegiatan Akrab Desa dan Berkah adalah masuk pada salah satu modus korupsi dan penyelewengan DD yang dipaparkan oleh Kapolda Sumsel dan peneliti ICW yakni “membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa”, ujar nya.

Sementara, hasil penelusuran media linggauupdate.com dilapangan dan hasil penelusuran ke aparat penegak hukum (APH), salah satu kegiatan DPMD Kab Mura yang dibebankan kepada ADD/DD akan dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus ini berdasar limpahan dari Kejaksaan Tinggi Sumsel.(TIM)

Pos terkait