Deposit APBD Mura “Tertutup” WTP

  • Whatsapp

LINGGAU UPDATE — OPINI WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyalahi, soal Deposito uang APBD Musirawas (Mura) senilai ratusan milyar lebih.***

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan dan Verifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mura, Ekawati Nurfadilah, kepada Media LinggauUpdate.Com, mengatakan. Pengelolaan keuangan daerah Musirawas, seperti pendapatan anggaran sisa lebih pembiayaan (SILPA) tahun sebelumnya (2018) diterima kembali ditahun 2019 dikelolah sesuai peruntukan mekanisme belanja, dan mengacu dengan tata kelola pengelolaan keuangan.

“Pengeluaran SILPA Tahun 2019, sesuai Aturan”. Ini, dapat dilihat dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Pemkab Mura.”Jelas, pembiayaan dikeluarkan oleh BPKAD Mura sangat Optimal,” ujar Ekawati Nurfadilah.


Disinggung, soal kedatangan dirinya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau dalam rangka memenuhi undangan untuk dimintai keterangan atas pengelolaan anggaran pendapatan SILPA ke Deposito.

“Ya, sudah dijelaskan ke Penyidik Pidsus”. Bahwa, dalam pengelolaan dana SILPA pada Penempatan deposito dibeberapa BANK telah mengacu dengan Peraturan tanpa ada kesalahan, itu juga dibenarkan oleh Tim Auditor BPK disampaikan dalam bentuk LHP BPK.

“Saya, ini manajemen akutansi keuangan. Jadi, saya lebih paham dan cukup dengan Opini WTP dari BPK, artinya Polemik deposito jelas clear tanpa masalah,” tegas Kabid Perbendaharaan dan Akutansi BPKAD Musirawas.

Pemkab Mura ditahun 2019, telah merencanakan Penerimaan kembali pendapatan anggaran SILPA dari tahun sebelumnya (2018) sebesar Rp.156,3 milyar, dan Penerimaan SILPA terealisasi 100 persen untuk mendanai sejumlah program atau kegiatan Pemerintah sedang berjalan dan sampai tahun 2019 berakhir. Tenyata, pengeluaran biaya dari SILPA ‘NIHIL’ alias Nol Rupiah, dan Uang sebesar Rp.156,3 milyar disimpan dalam rekening kas daerah (Kasda) Bank Sumsel Babel rupahnya telah dialihkan atau dipindahkan guna deposito ke Tiga Bank lain, seperti Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri dengan kurun waktu sekitar satu tahun, Kamis (6/5/2020).

Sebelumnya, perkara deposito uang APBD Musirawas tahun anggaran 2019 dengan nilai dana sekitar Rp.156,3 milyar termasuk perkara paling diprioritaskan menjadi atensi penyidik Pidsus, dan belum lama ini sudah sejumlah Oknum Pegawai BPKAD Musirawas dimintai keterangan

“Ini jadi atensi, terus didalami dan Pul Baket”. Ucap, Kejari Lubuklinggau tetap jalan.”Pemanggilan terhadap Bank Mandiri, BRI, dan Bank BNI. Sejauh ini, tetap diagendakan sambil menunggu jadwalnya,” kata Willy Ade Chaidir, (Toding Sugara)

Pos terkait