Destriwan Tabrani: “Temuan BPK Hanya Teguran Biasa”

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE.COM —TERKAIT, adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas Pencaiaran SP2D tanpa didukung bukti Pertangunggjawaban yang lengakap. Menurut, Destriawan Tabrani, selaku Kabid atau Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Musirawas. Temuan BPK hanya teguran biasa, Senin (8/7/2019).

Dijelaskan dia, bisa jadi disaat Staf saya melakukan Verifikasi berkas Dokumen Pertangunggjawaban yang diajukan OPD atau Organisasi Perangkat Daerah. Kemungkinan berkas Checklist itu ada tapi terselip. Lanjutnya, setiap permintakan pencairan dana semua berkas harus lengkap, mulai dari SPP, SPM dan SP2D. Akan tetapi bila semua persyaratan berkas tidak lengkap maka dana yang dimintak tidak bisa dicairkan.

“Kemungkinan, berkas Checklist itu ada tetapi terselip,” ujar Destriawan Tabrani.

Sampai saat ini, pihaknya sudah menjawab temuan BPK secara tertulis, sedangkan untuk Dokumen yang tidak lengkap itu sudah kami penuhi.

“Setahu saya, itu hanya konfirmasi BPK, sedangkan temuan BPK hanya sebatas teguran biasa,” ungkap Kabid Perbendaharaan dan Verifikasi BPKAD Musirawas.

Bedasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK Ri) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan, Nomor: 88/LHP/XVIII. PLG/12/2018, tanggal 28 Desember 2018. Bahwa, secara uji petik atas dokumen realisasi belanja daerah tahun anggaran 2018, terkait belanja modal Insfratuktur ditiga OPD atau Organisasi Perangkat Daerah, PUBM, PUCK dan Dinkes, diketahui untuk Dokumen Pertangunggjawaban tersebut menunjukan, terdapat pencairan SP2D tanpa didukung bukti pertangunggjawaban yang lengkap.

Selain itu, untuk Prosedur Pencairan Belanja Modal belum sesuai ketentuaan, sehingga hasil pengujian antara LRA per 31 Oktober 2018, dengan Register SP2D menunjukan terdapat selisih nilai pada belanja modal insfraktuktur senilai Rp 924 juta.

Hal ini, dikarenakan Perbendaharaan BPKAD tidak cermat, antara lain belum dilakukan Checklist pada lembar verifikasi Pertangungg Jawaban. Sedangkan bukti verifikasi dokumen pendukung SP2D tersebut, hanya berupa tandatangan atau paraf verifikator pada lembar verifikasi tanpa ada Checklist dokumen yang diperiksa. Lebih lanjut, atas Dokumen pertangunggjawaban tersebut menunjukan, bahwa terdapat pencairan SP2D tanpa didukung bukti pertangunggjawaban yang lengkap.

Sehingga, Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Musirawas, Nomor :12 Tahun 2002. Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yang Mengakibatkan realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan realisasi pembayaran.

Persoalan ini disebabkan oleh, Kepala BPKAD Musirawas belum Memedomani Ketentuan yang Mengatur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. (Toding/Mawi).

Pos terkait