Dharma Budhi: ‘Kejati Silahkan Periksa Proyek Irigasi’

  • Whatsapp

LINGGAUUPDATE.COM — KEPALA Dinas PSDA atau Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera selatan (Sumsel), Ir.Dharma Budhi, mempersilahkan Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel untuk melakukan pemeriksaan. Terhadap, dugaan korupsi Proyek rehab irigasi. D.I Air Deras, di Musi Rawas (Mura), Rabu (5/8).

Diterangkan, Kadis PSDA Prov. Sumsel, melalui pesan singkat yang dikirim ke Whats App dinomor.0811-7823xxx. Untuk volume kegiatan rehab irigasi. D.I Air Deras di Musi Rawas, sudah dilaksanakan 100 persen, dan pembayaranya dari nilai kontrak yang disepakati direalisasikan baru sebesar 75 persen.

“Proyek rehab irigasi, dibayar sebesar 75 persen,” katanya.

Lanjut, Ir.Dharma Budhi, Proyek itu sudah di Audiet oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Audiet ditemukan kelebihan bayar dan terdapat denda atas keterlambatan pekerjaan.

“Uang negara. Akuinya, sesuai intrusksi BPK sedang dalam proses pengembalian,” ungkap Kadis PSDA Prov. Sumsel.

Sejauh ini, tentang permasalahan proyek irigasi yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, dirinya tidak ambil pusing.

“Pihak Kejati Sumsel, silahkan lakukan pemeriksaan itu memang wewenangnya.” Ditegaskan, Ir. Dharma Budhi, sampai saat ini terkait Proyek tersebut.”Saya, belum pernah dikalirifikasi Kejati Sumsel,” Diakui Kadis PSDA Provinsi Sumsel.

Diketahui, kegiatan rehab irigasi di Desa Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas itu dibiayai oleh APBD Dinas PSDA Prov. Sumsel sebesar Rp.9 milyar, dikerjakan oleh Perusahaan CV. Marinka, dengan nilai kontrak sebesar Rp.8,9 milyar, dalam pelaksanaanya disinyalir asal – asalan.

Sebelumnya, Pejabat Pelaksaan Teknis Kegiatan (PPTK) Hendri Jumerson.Telah mencoreng Korp Adhyaksa Kejaksaan, dengan mencatut nama baik seorang oknum Jaksa yang berdinas di Kejati Sumsel.

“Saya, terkait Proyek rehab irigasi sudah diperiksa oleh Penyidik Pidsus di Kejati Sumsel, dan Masalah di Kejaksaan Tinggi semua sudah clear diurus dirinya,” beber PPTK.

Mendengar, pernyataan PPTK itu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumsel, jadi,”Berang”. Akhirnya, Kejati keluarkan surat perintah penyelidikan (Sprindik) pada Proyek tersebut dan PPTK dilakukan pemeriksaan. (Toding Sugara)

Pos terkait