Diduga BPKD Muratara “Cetak” SP2D Ganda

  • Whatsapp

LINGGAUUPDATE.COM — DIDUGA Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Musi Rawas Utara (Muratara) melalui Aplikasi keuangan daerah berbasis Online bisa “Mencetak” Alias terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ganda, Senin (21/9).

Rincian SP2D, dicetak dalam empat (4) transaksi berbeda dengan menggunakan nomor ganda dan transaksi dana sebesar Rp 709 juta, diantaranya Kecamatan Nibung, nomor SP2D 900/2543/SP2D
/BKD/2019, tanggal 3 Sep 2019, Rp.181 juta, dan terjadi kesamaan pada Sekretariat Daerah (Setda) Muratara, nomor SP2D 900/2543/SP2D/BKD/2019, tanggal cetak SP2D, 4 Sep 2019.

Serta, di Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan nomor SP2D 900/3169/SP2D/BKD/2019, tanggal penerbitan 9 Okt 2019 nilai transaksi Rp 30 juta. Selain, itu nomor ganda juga terjadi pada Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang, nomor SP2D 900/3169/SP2D/BKD/2019, tanggal 9 Okt 2019 untuk nilai dana Rp 347 juta.

Hal ini, bisa terjadi disebabkan.”Penerbitan SP2D, dilakukan bersamaa secara Online dan Offline”. Penomoran ganda terjadi, dikarenakan.”Tidak, ada -nya koordinasi antara Petugas operator dengan admin Simda Keuangan”, Informasi diketahu dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)dinomor.33.A/LHP/XVIII/PLG/06/2020, tertanggal 15 Juni 2020.

Dalam LHP BPK, menyatakan kondisi ini tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, serta Mengakibatkan pencatatan saldo di Kas Daerah (Kasda) tidak akurat.

Terkait, masalah ini BPK memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Muratara untuk
melakukan rekonsiliasi RKUD secara periodik yang dibuktikan dengan BA rekonsiliasi.

Sementara, Kepala BPKAD Muratara, Duman Fahcal, terkait persoalan tersebut belum berhasil diwawancarai hingga berita dilanser. (Toding Sugara)

Pos terkait