Dr. Febrian : Bupati Muratara Tidak Paham Proses Beracara Dipengadilan

  • Whatsapp

MURATARA  — Ditundanya kembali sidang mediasi oleh Hakim terkait Gugatan Direksi PT Ahba Mulia di Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapat kritikan Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku pengamat Hukum Tata Negara. Kamis (4/7).

Pasalnya Pihak tergugat/pihak Prinsifal dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Bupati Syarif Hidayat tidak bisa hadir. Bupati Syarif hanya mengutus Kepala Dinas PU PR, Erdius Lantang bersama Kabag ULP, Firdaus dan anggota Pokja III, Yogi CS didampingi Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) A Halim (Kasi Datun), Fery Junaidi (Kasi BB), Yuniar, Agrin, Rahmawati dan M Dedy.

Pada Sidang mediasi kali ini tidak berlangsung lama, sekira 15 Menit. Mediasi ditunda kembali untuk satu minggu kedepan. Menurut Vidi Maradona bahwa mediasi di tunda lagi untuk satu Minggu kedepan.

“Mediasi belum dapat terlaksana, karena persoalan yang sama “prinsifal tidak membawa surat kuasa”, cakap Vidi Maradona tertawa ringan.

Sementara saat di konfirmasi penyebab mediadi ditunda minggu depan, Kadis PU PR, Erdius Lantang mengatakan

“Saya tidak diterima oleh Hakim mediasi karena tidak membawa Surat Kuasa dari Bupati Syarif Hidayat”, cakap Lantang.

Mengkritisi polemik ini, Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku pengamat Hukum Tata Negara di Palembang, saat diminta tanggapan nya terkait gugatan PT Ahba Mulya kepada Pemkab Muratara. Dimana pihak tergugat mulai dari tahap pembacaan gugatan hingga mediasi selalu tidak membawa surat kuasa.

“Bupati tidak paham proses beracara di pengadilan, wajar jika Erdius Lantang di tolak. “Bupati belajar hukum lagi”, Saran Febrian.

Sementara menurut pihak JPN, Kasi Datun, A Halim ber argumen bahwa “mediasi tersebut bukan “gagal” tapi tertunda dikarenakan yang diwakil kan oleh bupati itu Sekda Muratara. Karena Sekda dinas luar yang ditunjuk mewakili mediasi Kadis PU PR, Erdius Lantang”,
ujarnya. (TIM)

 

Pos terkait