Fakta ‘Bocornya’ Milyaran APBD Muratara

  • Whatsapp

LINGGAUUPDATE.COM — RENCANA hasrat, utak – atik me-ngegol kan penentuan sejumlah penyaluran bantuan hibah berhasil dilakukan.***

Faktanya, di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) terjadi pemborosan keuangan daerah “Bocornya” APBD kisaran dana Rp.11,9 milyar, yang mengalir kesejumlah kelompok, anggota masyarakat dengan status badan hukumnya belum sesuai ketentuan.

Pemerintah Muratara, tahun 2019 melalui APBD Murni telah menganggarkan belanja hibah sebesar Rp.14,3 milyar, dan dalam proses APBD Perubahan.Ternyata, adanya penambahan dana hibah atas proposal pengajuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk kegiatan umrah sebesar Rp.3,2 milyar, bersama proposal KPU sebesar Rp.3 milyar. Hingga, total anggaran pada Belanja Hibah di Muratara tahun 2019 mecapai Rp.21 milyar.

Informasi, data dalam LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan (Sumsel) dinomor: 33./LHP/XVIII.PLG/06/2020, tanggal 15 Juli 2020, bahwa terdapat sejumlah dokumen hibah yang diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan, dan terdapat penerima hibah terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban, diantaranya MUI senilai Rp.3,2 milyar, dan KPU senilai Rp.3 milyar.

Dalam LHP BPK, sebanyak 29 hibah yang belum berbadan hukum dan sebanyak 101 penerima hibah yang status badan hukum belum 3 tahun, sehingga Pelaporan dan
pertanggunjawaban penerima hibah menjadi temuan berulang selam 3 tahun berturut – turut dalam LHP BPK.

Sedangkan, hasil monitoring dan evaluasi secara tertulis belum pernah dibuat dan
disampaikan kepada Bupati Muratara, begitu juga tembusan kepada Inspektorat
Muratara. Hal ini, menyebabkan realisasi
belanja hibah di Kabupaten Muratara belum memenuhi ketentuan dan terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar Rp.11,9 milyar.

Dalam LHP BPK, mengatakan kondisi ini terjadi disebabkan oleh Kepala BPKAD selaku PPKD belum pernah mengusulkan perubahan Perbup Muratara, dan tidak
mematuhi ketentuan mengenai hibah dalam melakukan verifikasi permohonan hibah. Atas, kondisi tersebut dihadapan pihak BPK, Kepala BPKAD menyatakan sependapat dengan temuan ini.

Sementara, disampaikan Mantan Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan, di BPKAD Muratara, Hendi, Senin (3/8) mengatakan, dirinya tidak tahu soal itu. Pasalnya, sebagai anggota TAPD dalam pembahasan saat itu dirinya tidak dilibatkan.

“Saya, tidak tahu sebab tidak dilibatkan untuk jelasnya silahkan tanya pada Kabid Anggaran.Yaitu, pak Izhar,” katanya, Senin (3/8).

Terkait, permasalahan tersebut Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Syarif Hidayat, berulangkali dihubungi untuk diwawancarai melalui telpon genggamnya yang tersambung dinomor.0811-780-xxx, tidak diangkat, dan dikirim pesan singkat sampai berita dilansir tidak dijawab.(Toding Sugara)

Pos terkait