Kabag Protokol Mura : “Temuan BPK Bukan Zaman Saya”

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE.COM —Terkait adanya Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, atas Tidak lengkapnya berkas Pertangunggjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar daerah pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Musirawas. Menurut, Kepala Bagian (Kabag) Protokol Musirawas, Hendra Jaya, Temuan itu bukan dizamannya, Senin (2/9/2018).

Menurut dia, sejauh ini untuk temuan BPK atas tidak lengkapnya berkas Pertangunggjawaban SPPD dan terjadinya kelebihan pembayaran uang penginapan (Hotel) sebesar 30 persen. Akui Hendra Jaya, temuan itu dizaman Kabag Protokol yang lama, sementara ini dirinya baru Menjabat Kabag Protokol Musirawas diawal tahun 2019.

“Temuan BPK, itu dimasa Kegiatan Kabag Protokol yang lama, bukan dizaman saya,” ujar Hendra Jaya.

Lanjut dia, untuk temuan itu sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, dan atas kelebihan bayar juga sudah disetor ke Kas Daerah (Kasda) Musirawas.

Sebagaimana diketahui, bedasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan di Nomor: 24.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019, pada Tanggal 17 Mei 2019.

Bahwa, Pertangunggjawaban SPPD pada Perjalanan dinas luar daerah Bagian Protokol Musirawas dinyatakan tidak lengkap, selain itu terdapat kelebihan bayar uang transport.

Sehingga, kiondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan bertentangan pada Peraturan Bupati (PERBUB) Musirawas Nomor: 65 tahun 2017, serta Tidak mengacu pada Pedoman Perjalanan dinas.

Hal ini, disebabkan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Musirawas, kurang Mengawasi dan Pengendalian pada satuan kerjanya. Selain itu, Kurang cermat dalam meverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti – bukti pertangunggjawaban.

Terkait persoalan ini, Bupati Musirawas kepada Tim Pemeriksa BPK sependapat atas temuan tersebut. (Toding Sugara)

Pos terkait