Kadinkes Musirawas, Kurang Cermat

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE.COM —Dikarenakan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera selatan, Mifta Hulumi. Kurang cermat dalam kinerjanya, sehingga mengakibatkan Sembilan Proyek Pembanguna Puskesmas jadi temuan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, Senin (8/7/2019).

Selain kurang cermat, Kadinkes Musirawas juga kurang mengawasi dan pengendalian terhadap sembilan pembangunan puskesmas. Sehingga dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pembangunan Puskesmas pada Dinkes Musirawas senilai Rp 247 juta. Selain itu terdapat keterlambatan Penyelesaian sembilan paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas, sebesar Rp 213 juta.

Sedangkan, untuk Penanganan Penyelesaian Kontrak atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Kelingi IV/C pada Dinas Kesehatan Musirawas juga belum sesuai ketentuaan. Sedangkan untuk Biaya Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan di Sembilan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Musirawas, terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp 375 juta. Serta terdapat Tujuh, dari sembilan pembangunan Puskesmas di Musirawas dikerjakan tanpa melalui Survei atau Perncanaan.

Sedangkan, di empat pembangunan puskesmas, diantaranya. Puskesmas Selangit, Puskesmas Kelingi IV/C, dan Puskesmas Sungai Bunut, serta Puskesmas Muara Katie (TPK) lahan yang digunakan bermasalah berpotensi terjadinya gugatan.

Dalam LHP BPK RI, di Nomor : 88/LHP/XVIII. PLG/12/2018, tanggal 28 Desember 2018, bahwa Kondisi tersebut mengakibatkan, luasan dan kondisi tanah, serta kebutuhan rungan, maupun ciri khas bangunan tidak diketahui dengan pasti, serta pelaksanaan pekerjaan pembangunan sembilan puskesmas belum sesuai ketentuaan.

Hal ini, bertentangan, dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor: 5 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis DAK FISIK, dan bertentangan pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor: 66 Tahun 2017, tentang Petunjuk Operasional Pengunaan Dana DAK FISIK Bidang Kesehatan. Serta mengakibatkan sembilan Puskesmas tidak dapat segera dimanfaatkan Pemkab mura untuk melayani Masyarakat.

Mifa Hulumi, saat di temui untuk dikonfirmasi dikantornya sedang rapat bersama Inspektorat Musirawas.

“Ibuk Kadis baru saja rapat, dengan Kasi dan Kabib, bersama Insfektorat Musirawas terkait Pemeriksaan rutin,” ujar Wanita paru baya, bagian Penjagaan Khusus Meja Depan.

Dari, sembilan pembagunan Puskesmas ini, Informasi dihimpun telah menguras dana sekitar Rp 50 Milyar. Sedangkan pelaksanaanya pihak Dinkes Musirawas, memintak pekerjaan tersebut didampingi pihak Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau, melalui TP4D atau Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah Pembangunan Daerah, guna mencegah jangan sampai terjadinya Penyimpangan dan tindak pidana korupsi, agar dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan baik. (Toding/Mawi).

Pos terkait