Kajari “Bungkam”,Terkait Proses Penyelidikan Keberangkatan Umroh Musi Rawas

  • Whatsapp

MUSI RAWAS  – Lamban nya dan tertutupnya informasi akan perkembangan dari proses penyelidikan dugaan penyimpangan belanja keberangkatan umroh yang dianggarkan Setda Musi Rawas melalui bagian Kesra, menjadi pertanyaan publik.

Pasalnya hingga saat ini kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Zairida, tidak dapat menanggapi ketika dipertanyakan dan memilih untuk bungkam saat dikonfirmasi awak media.

Berdasarkan data dihimpun, dugaan penyimpangan belanja keberangkatan umroh yang dianggarkan sebesar Rp.2.450.000.000,00 itu telah menyeret beberapa nama yang telah dipanggil dan diperiksa oleh Tim penyidik Pidsus Kejari Lubuklinggau.

Diantara beberapa nama yang telah dipanggil dan diperiksa yakni, Yusran selaku Kepala Bagian Kesra Setda Musi Rawas.

Diakui Yusran saat dikonfirmasi menyatakan bahwa hingga saat ini dirinya dipanggil dan diperiksa baru sebanyak satu kali pemanggilan.

“sudah satu kali pemanggilan, dan sampai saat ini belum dipanggil lagi,” ujar Yusran. Rabu (19/06).

Menganggapi hal ini, membuat Andi Lala selaku Aktivis pemerhati Kebijakan pemerintah daerah dan sering menyuarakan pemberantasaan Korupsi menjadi curiga akan kinerja Kejari Lubuklinggau yang dinilai “Lemot” dalam menyingkap beberapa kasus dugaan penyimpangan dan berakhir stagnan di tengah jalan.

Menurut Aktivist berkepala plontos itu, di era kepemimpinan Kajari saat ini banyak kasus – kasus yang dilaporkan masyarakat mandek tanpa kejelasan yang pasti.

“saya agak aneh dengan kepemimpinan Kajari Saat ini, seharusnya Kajari dapat menjawab ketika dipertanyakan perkembangan dugaan dugaan yang telah atau yang tengah mereka periksa. Berikan keterbukaan informasi kepada publik, untuk apa ditutup – tutupi, kalau memang telah berhenti penyelidikan nya kasih tahu, masa Kajari Takut ketika dikonfirmasi wartawan dan LSM,” Cecar Andi.

Lanjut Andi, Tak hanya dugaan Penyimpangan keberangkatan Umroh saja yang saat ini tidak jelas perkembangan nya, masih banyak kasus – kasus yang belum jelas, seperti kasus Pungutan Dinas Pendidikan Musi Rawas di kegiatan Penguatan Kepala Sekolah, Kasus BLUD Rumah Sakit dr. Sobirin, Kasus Pembangunan IPAL Dinkes Muratara, kasus dugaan tanda tangan palsu Rumah Sakit Rupit Muratara, dan masih banyak lainya.

“saya harap kepada kajari untuk memberikan keterangan ketika dipertanyakan akan hal itu, kalau memang tengah diproses kasih penjelasan nya kepada publik bahwa saat ini hal itu lagi diproses, jangan malah memilih bungkam, sehingga membuat praduga publik untuk tidak lagi percaya akan kinerja Kejari Lubuklinggau. Apalagi sekarang ibu Kajari sering ikut pendampingan kepala daerah ke Luar Kota,” Sindir Andi. (TIM)

Pos terkait