Kinerja TAPD Muratara Dinilai ‘Bobrok’

  • Whatsapp

LINGGAUUPDATE.COM — KINERJA Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Muratara, dinilai “Bobrok”. Alias tidak cermat dalam menyusun anggaran belanja daerah, Senin (3/8).

Pasalnya, penganggaran honorium untuk
tenaga kerja sukarela (TKS) dalam pos belanja barang dan jasa, tahun 2019 di beberapa OPD Muratara tidak memadai.

Hal ini diketahui dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan (Sumsel), tentang Keuangan Pemerintah Muratara tahun 2019 dinomor: 33.A/LHP/XVIII.PLG 06/
2020, tanggal 15 Juni 2020, menunjukan bahwa Pengangkatan TKS di beberapa OPD Muratara tanpa adanya persetujuan dari Bupati Muratara.

Sementara, perencanaan pada pengadaan TKS dibeberapa OPD tidak melibatkan pihak BKPSDM Muratara, hanya disahkan oleh masing-masing Kepala OPD dengan membuat surat perjanjiaan kerja pada TKS.

Akibatnya, realisasi anggaran honorium TKS yang diberikan setiap bulan itu tidak sesuai ketentuan, membebani keuangan daerah, dan bertentangan pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Lampiran II PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran.

Permasalahan, tersebut disebabkan oleh TAPD Muratara tidak cermat dalam menyusun anggaran belanja daerah sesuai subtansinya.

Lansiran, sebelumnya, Senin (27/7). Sekda atau Sekretaris Daerah Muratara, Alwi Roham, membenarkan adanya masalah soal pengangkatan TKS dibeberapa OPD, diantaranya Bagian Sekretariat Daerah rata – rata TKS yang diangkat dari keluarga yang berdarah – darah demi Muratara.

“Pengakatan TKS, dikarenakan tidak enak hati dan akhirnya menimbulkan masalah”. Diakui, Alwi Roham, kedepanya memang perlu dikaji ulang sebab dirinya sudah ditegur oleh BPK.”TKS, jadi saran BPK dan bukan temuan,” ujar Sekda Muratara.

Sementara, terkait persolan ini Bupati Muratara, Syarif Hidayat belum berhasil diwawancarai. (Toding Sugara)

Pos terkait