Laporan “SPJ” Hibah Bawaslu Mura?

  • Whatsapp

MUSI RAWAS — PENGELUARAN Dana, pada Laporan “SPJ” atau Surat Pertangunggjawaban terkait penggunaan dana hibah Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas (Mura), tahun 2019 senilai Rp 250 juta menjadi tanda tanya.

Pasalnya, diungkapkan Bendahara Hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mura, Bekti Widodo, semua dokumen administrasi hibah tahun 2019 telah disampaikan oleh sujumlah penerima hibah, seperti Bawaslu, KPU dan KONI sewaktu pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan pemeriksaaan di BPKAD Mura, Jum’at (29/5).

“Semua, dokumen hibah sudah disampaikan ke BPK. Hanya SPJ yang belum dilaporkan oleh Penerima hibah,” katanya.

Sejauh ini, dirinya tidak mengetahui adanya temuan BPK atas dana hibah tahun anggaran 2019, dengan alasan dirinya tidak pernah melihat dan tidak diberitahu soal audiet itu.

“Temuan BPK harap dimaklumi, sebab Dirinya belum mengerti tentang pengelolaan hibah dikarenakan masih dalam proses belajar,” ujar Bendahara Hibah di BPKAD Mura.

Soal, temuan hibah dalam Audit, itu hanya beda presepsi antara pihak BPK dengan BPKAD Mura, seperti di BPK saat melakukan pemeriksaan dia meminta seluruh dokumen kelengkapan hibah dan SPJ nya, sedangkan di BPKAD Mura cukup dengan menyampaikan laporan saja.

“Perbedaan presepsi lambatnya SPJ, Akhirnya jadi temuan BPK,” ucap Bekti Widodo.

Diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera selatan (Sumsel) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Musi Rawas tahun anggaran 2019, dengan Nomor: 14.A/LHP/XVIII.PLG/04/2020, tanggal 8 April 2020. Tertcatat, sampai batas waktu yang sudah ditentukan tertanggal 10 Januari 2020 penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Kondisi tersebut, tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah, dan Berpotensi ada
penyalahgunaan dana hibah. (Toding Sugara)

Pos terkait