LHP BPK, Sebutkan DPRD Mura Tindaklanjuti Temuan 9 Proyek Puskesmas

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE.COM — Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan. Sebutkan pihak DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk segera Menindaklanjuti dan membahas hasil temuan Pemeriksaan pada Kegiatan Pembangunan Sembilan Puskesmas di Musirawas tahun anggaran 2018, Senin (8/7/2019).

Melalui LHP BPK, Nomor: 88/LHP/XVIII. PLG/12/2018, tanggal 28 Desember 2018, sebagimana terlampir dalam laporan hasil pemeriksaan yang dimaksud, bahwas sesuai amanat Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Negara di Nomor:15 Tahun 2004. Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka pihak DPRD Kabupaten Musirawas dimintak BPK untuk Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan melakukan Pembahasan sesuai kewenanganya.

Adapun, salah satu uraian tersebut, yaitu. Terkait adanya temuan Tujuh dari sembilan kegiatan pembangunan Puskesmas di Musirawas dikerjakan tanpa melalui Survei atau Perncanaan. Selain itu, juga terdapat Permasalahan lokasi lahan di empat pembangunan Puskesmas. Seperti, Lahan Puskesmas Kelingi IV/C, dan Lahan Puskesmas Sungai Bunut, serta Puskesmas Muara Kati (TPK), begitu juga Lahan Puskesmas Selangit.

Kondisi tersebut mengakibatkan, luasan dan kondisi tanah, serta kebutuhan rungan, maupun ciri khas bangunan tidak diketahui dengan pasti serta pelaksanaan pekerjaan pembangunan sembilan puskesmas belum sesuai ketentuaan.

Selain itu bertentangan, dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor: 5 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis DAK FISIK, dan bertentangan pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor: 66 Tahun 2017, tentang Petunjuk Operasional Pengunaan Dana DAK FISIK Bidang Kesehatan. Serta mengakibatkan sembilan Puskesmas tidak dapat segera dimanfaatkan Pemkab mura untuk melayani masyarakat dan berpotensi pada gugatan atas tanah dari pihak lain, sebab Pemerintah Musirawas tidak memiliki bukti kepemilikan yang memadai atas lokasi tanah pembangunan Puskesmas itu sendiri.

Pesolalaan ini, disebabkan
oleh Kepala Dinkes Musirawas, karena kurang cermat, dan Kurangnya mengawasi atas Pengendalian dari sembilan pembangunan Puskesmas. Serta disebabkan juga karena Pejabat Pengadaan tidak memedomani ketentuan dalam proses penunjukan konsultan perencanaan, Selain itu PPK dan PPTK Dinkes Mura tidak cermat dalam pengawasan.

Informasi dihimpun, total biaya yang dikeluarkan untuk Pembagunan Sembilan Puskesmas ini, sekitar Rp 50 Milyar, melalui
Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK Afarmasi Kesehatan tahun 2018. Sedangkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, pihak Dinas Kesehatan Musirawas bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau untuk didampingi melalui TP4D atau Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah Pembangunan Daerah, guna mencegah jangan sampai terjadinya Penyimpangan dan tindak pidana korupsi, agar dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan baik.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak Dinas Kesehatan belum berhasil dijumpai untuk di Wawancarai. (Toding Sugara)

Bersambung…..

Pos terkait