Mafia ‘Beras’ Cadangan Akan Di Proses Hukum

  • Whatsapp

MUSI RAWAS —Kejaksaan Negeri (Kejari)  Lubuklinggau mengultimatum akan segera melakukan proses hukum kepada Mafia pengelolah beras cadangan pada Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Musi Rawas (Mura).

Intruksi Bupati Musi Rawas, atas hilangnya beras cadangan bencana untuk diproses kejalur hukum sebagimana diungkapkan Kepala Dinas DKP Musi Rawas, Hayatun Nofrida, kepada Media LinggauUpdate.com, disambut baik oleh Kepala Seksi Inteljen (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Aan Tomo, saat diwawancarai, Jum’at (29/5). Mengatakan dalam beberapa hari ini, atas hilangnya beras bencana kami meminta dan menunggu klarifikasi dari Dinas DKP Mura.

“Kami, tunggu Penjelasan dari Dinas DKP Mura,” ujar Kasi Intel.

Seharusnya, beras yang ada dilumbung itu bisa digunakan saat bencana Covid Corona melanda dengan adanya polemik beras bencana hilang itu ada indikasi penyimpangan antara oknum dinas dengan pihak Asosiasi lumbung pangan.

“Kami, menganggap beras itu Total los atau Fiktip dan kami akan full baket”. Ditegaskan Aan Tomo, pihak Asosiasi lumbung juga diundang untuk klarifikasi. “Terkait persoalan ini akan kita ambil langkah – langkah hukum,” katanya.

Diketahui, Beras yang dikelolah asosiasi lumbung pangan adalah persediaan cadangan pangan guna mengantisipasi terjadi bencana alam terutama dalam penyediaan beras di Musi Rawas, yang diatur bedasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 29 tahun 2013, melalui Dinas Ketahanan Pangan ditugaskan untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyediaan cadangan pangan pokok daerah, dari Dinas Ketahanan Pangan menganggarkan kegiatan pengadaan gabah dan beras, melalui anggaran tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017, dan telah melakukan perjanjiaan kerjasama dengan asosiasi lumbung pangan untuk melakukan pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan di Surat Perjanjian Nomor 29/SPK/BKP/2014 dan 02/SPK/P/2014 dengan jangka waktu mulai tanggal 25 November 2014 – 25 November 2019.

Kewajiban, Asosiasi lumbung pangan adalah bersungguh-sungguh untuk mengelola dan mengembangkan cadangan pangan daerah sehingga mampu meningkatkan cadangan pangan yang ada.

Stock yang tersedia, baik gabah dan beras yang tersimpan digudang asosiasi lumbung pangan, pada tanggal 26 Februari 2020 hanya berjumlah 250 kg dan 660 kg. Sedangkan sisa beras sejumlah 82.750 kg

Stock opname yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK pada tanggal 26 Februari 2020, diketahui beras dan gabah yang tersedia pada gudang penyimpanan Asosiasi Lumbung Pangan masing-masing (83.000 kg – 250 kg), diketahui Tidak ada pada gudang penyimpanan. Hal ini diketahui bedasarkan sumber data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel. (Toding Sugara)

Pos terkait