Masalah Hibah, Bupati Muratara ‘Bungkam’

  • Whatsapp

LINGGAUUPDATE.COM — PERSOALAN pemborosan belanja hibah, tahun 2019 sekitar Rp.11,9 milyar, yang disalurkan ke penerima dengan statusnya belum sesuai. Ternyata, Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Syarif Hidayat, tidak bersedia memberikan keterangan alias “Bungkam”, Rabu (5/8).

Pemkab Muratara, melalui APBD Murni ditahun 2019 telah mengalokasikan dana sebesar Rp.14,3 milyar, di Belanja Hibah, dan didalam proses APBD Prubahan. Diketahui, terdapat penambahan belanja hibah dengan total dana menjadi sebesar Rp.21 milyar. Hal ini, dikarenakan ada pengajuan proposal permintaan bantuan dana hibah dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia untuk Kegiatan Umrah, senilai Rp.3,2 milyar.

Selain, itu ada juga pengajuan proposal bantuan dana hibah yang diajukan KPU Muratara, senilai Rp.3 milyar.

Dalam, belanja hibah di Muratara tahun anggaran 2019, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Prov. Sumsel telah melakukan Audiet dan ditemukan terdapat sejumlah dokumen penerima bantuan hibah tidak memenuhi syarat. Tertuang, dalam LHP BPK dinomor: 33./LHP/XVIII.PLG/06/2020, tanggal 15 Juli 2020.

Pada LHP BPK, dinyatakan ada penerima hibah terlambat menyampaikan laporan tentang Pertanggungjawaban, diantaranya MUI dengan dana sekitar Rp.3,2 milyar, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp.3 milyar.

Temuan BPK, bahwa Realisasi belanja hibah di Muratara tahun 2019, belum memenuhi ketentuan. Juga, terjadi pemborosan keuangan daerah senilai Rp.11,9 milyar, ini disebabkan Kepala BPKAD Muratara selaku PPKD belum pernah mengusulkan Perubahan Perbup Muratara dan Tidak mematuhi ketentuan soal hibah
dalam melakukan verifikasi permohonan hibah.

Hasil, monitoring dan evaluasi secara tertulis juga tidak pernah dibuat, serta belum pernah disampaikan kepada Bupati Muratara, apalagi ditembuskan ke pihak Inspektorat.

Terkait, permasalahan ini Bupati Muratara, Syarif Hidayat, berulang kali dihubungi untuk diwawancarai melalui selulernya yang tersambung dinomor.081-17-80 – xxx tidak pernah diangkat dan dikirim pesan singkat, sampai berita dilansir tidak ada jawaban.

Disampaikan, Sekretaris Daerah (Sekda) Muratara, Alwi Roham, sebelumnya. Dia tidak tahu tentang pemborosan belanja hibah sebesar Rp.11,9 milyar itu Dirinya, beralasan kalau hasil Audiet LHP BPK tidak pernah sampai ke dirinya.

“Coba, ditanya sama Kepala BPKAD.” Akui Sekda Muratara, selaku Ketua TAPD dia belum tahu, dalam masalah APBD Kepala Daerah, tentu.”Bupati, bertangunggjawab,” terang, Alwi Roham.(Toding Sugara)

Pos terkait