Masalah Konflik, Dinas Perikanan Musi Rawas Terlihat “Cuci Tangan”

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE.COM —-PERSOALAN Konfik pemakaian air irigasi D.I Kelingi Tugumulyo, yang dipicu oleh Pengusaha kolam ikan dan berdampak kekurangan air, pada Petani sawah disaat musim panen. Terkait masalah ini, Dinas Perikanan Kabupaten Musirawas terlihat “Cuci tangan”, Jum’at (6/12/2019).

Menurut, salah satu Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Musirawas yang namanya minta dirahasiakan, sewaktu dibincangi mengatakan. Konflik antara Petani sawah dengan kolam ikan sudah lama terjadi, bahkan Permasalahan tersebut belum lama ini sudah beberapa kali dibahas dalam rapat bersama dengan pihak Direktorat Irigasi melalui BBWS Sumatera VIII, Pemkot Lubuk Linggau, serta masyarakat Petani Padi dan Petani Ikan, akan tetapi hasilnya selalu nihil.

“Permasalahan, ini sesuai tupoksi dan teknisnya, itu bagian Dinas Perikanan Musirawas selaku Pembina kolam ikan”. Lanjutnya, tetapi sejak persoalan ini mencuat.”Dinas Perikanan Musirawas, selalu tidak tahu dan terlihat ingin cuci tangan”, ungkapnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Musirawas terkait Persoalan ini juga tidak ada ketegasan.” Misalkan, saya menjadi Wakil Bupati, permasalahan ini akan Saya selesaikan dalam kurun waktu 100 hari kerja”, candanya.

Diketahui, untuk menyikapi permasalahan kekurang air dan berujung konflik yang terjadi didaerah irigasi D.I Kelingi Tugumulyo sebagai wilayah kewenangan BBWS Sumatera VIII Palembang. Sehingga, pihak BBWS Sumatera VIII Palembang tahun ini 2019, telah Mengalokasikan biaya sebesar Rp.11 milyar, untuk bekerjasama dengan PT. Widya Graha Asana (KSO) selaku Pemenang tender.

Adapun, pelaksanaan dari PT. Widya Graha Asana (KSO), yaitu melakukan Kajian didaerah D.I Kelingi Tugumulyo, serta melakukan Survey guna menyiapkan dokumen teknis berupa dokumen perencanaan yang sifatnya konfrehensif.

“Saat ini, dari 285 Kolam ikan hanya terdapat 4 Kolam ikan yang memiliki Surat Izin Pemakai Air (SIPA), atau Sebanyak 281 Kolam ikan tidak memilik izin SIPA”.

Disampaikan, Sekretaris Dinas Perikanan Musirawas, Ervan Malik, Kamis (5/12) sebelumnya. Persoalan konflik pemakian air dari daerah irigasi yang dilakukan oleh Pengusaha kolam ternak ikan, sesuai Prosedur itu Wewenang pihak BBWS Sumatera VIII Palembang. Akui dia, sedangkan keterlibatan Dinas Perikanan Musirawas hanya bagian teknis dalam kolam.

“Atas Konflik tersebut, itu Tangunggjawab BBWS Sumatera VIII Palembang”. Dijelaskan dia, sementara dalam kesempatan ini Biaya untuk Perencanaan dari pihak BBWS Sumatera VIII. “Saat ini, yang perlu dipertanyakan kepada pihak BBWS Sumatera VIII, yaitu Hasil pekerjaan dari Kajian Consultan dengan mengeluarkan biaya senilai milyar an”, ujar saran, Ervan Malik. (Toding Sugara)

Pos terkait