Masyarakat Desa Semeteh Persoalkan Penerbitan 55 SPH Tidak Jelas

  • Whatsapp

MUSI RAWAS — Sengkarut masalah keberadaan 55 SPH, atas lahan yang diduga berstatus tanah Desa Semeteh dengan luas sekitar 160 hektar masih akan berbuntut panjang dan belum tampak ada penyelesaian. Hal ini terungkap dalam pertemuan fasilitasi terkait masalah tersebut di ruang bina praja kantor bupati Musi Rawas Senin (8/6).

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Asissten Pemerintahan, Heriyanto itu perwakilan masyarakat mempersoalkan ada indikasi penerbitan 55 SPH yang tidak jelas keberadaan lahannya. Sebagaimana informasi berkembang di tengah masyarakat setempat 55 SPH tersebut diterbitkan untuk lahan yang berlokasi di hutan Rawang Tembesu dengan kisaran luasnya 160 hektar. Atas dasar 55 SPH itu patut diduga lahannya sudah di jual oknum Kepala Desa (Kades) kepada perusahaan perkebunan kelapa Sawit PT. Arum Makmur Sejahterah (AMS).

“Saya masyarakat awam tapi mendengar penjelasan seperti ini seperti sangat tidak masuk akal, sebab terungkap ada lahan 160 hektar, lahan itu dipecah menjadi 55 SPH atas nama masyarakat tertentu dan Indikasinya kuat lahan itu sudah di jual ke PT.AMS,” kata Surya Suryono, warga Desa Semeteh yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Diungkapnya berdasarkan informasi yang santer di masyarakat desa ada oknum masyarakat yang menerima uang atas kepemilikan lahan sekitar 55 orang tergantung luas lahan, lahan 1 hektar diberi uang Rp 4,5 Juta, sedangkan Lahan 2 hektar uang yang diterima Rp 9,5 Juta, melalui Sekretaris Desa Semeteh, Ahmad Supri.

“Uang itu untuk apa, sangat tidak jelas dan tidak masuk akal, Uang itu diberikan melalui pak Sekdes dan bagi yang menerima informasinya harus menandatangani surat pernyataan,”katanya

Terungkap juga bahwa Indikasi permainan lahan yang saat ini ramai ditingkat desa semakin meruncing karena belum lama ini pihak Kecamatan telah melayangkan surat kepada Sekdes Semeteh atas Persoalan SPH yang belum dikembalikan karena dipinjam Sekdes sejak tahun 2013 dari Kecamatan Muara Lakitan.

Dalam forum mediasi tersebut Kepala Desa (Kades) Semeteh, Armansyah, mengatakan bahwa lahan 160 hektar lahan dari 55 SPH yang diperamasalahkan itu lokasinya Berada di Rawang Tembesu itu sudah diterbitkan sejak tahun 2000 dan sampai saat ini memang Copy an SPH belum ditembuskan ke pihak Kecamatan untuk di Registerkan.

“SPH 160 hektar sudah terbit sejak tahun 2000, dan lahan tersebut diluar izin PT. AMS “. Jelas Armansyah

Sementara Assisten Pemerintahan kabupaten Musi Rawas Herianto memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat maupun pemerintah desa untuk menjelaskan detail permaslahan dalam pertemuan tersebut. Sehingga di dapat kesimpulan bahwa pihak Pemkab Mura akan turun ke lapangan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut. Karena dalam pertemuan ini kedua belah pihak masih bertahan dengan pendapatnya – masing untuk itu, supaya dapat kebenarannya butuh turun langsung kelapangan.

“Kalau benar, ada lahan desa yang dijual itu akan berpotensi jadi Perkara dan menimbulkan masalah, untuk itu kita akan jadwalkan waktu bersama sama kroscek kelapangan, jadwalnya nanti kita yang tentukan” tegasnya

Dalam pertemuan juga dihadiri puluhan masyarakat, pemerintah desa, kuasa hukum dari kedua belah pihak dan beberapa pejabat OPD di lingkungan kabupaten Musi Rawas. (Toding Sugara)

Pos terkait