Miliaran Uang Rakyat Hanya Menjadi Bangunan Terbengkalai

  • Whatsapp

LUBUKLINGGAU  –Tampak seperti tempat angker,Bangunan yang telah menelan anggaran Miliaran Rupiah pada tahun 2018 itu kini sudah terbengkalai dan mulai diramaikan lumut serta rerumputan lainya.

Bangunan itu yakni Gedung guru yang awalnya direncanakan dapat memajukan dunia pendidikan di Kota Lubuklinggau dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2019, hingga kini belum terealisasikan.

Berdasarkan data yang dihimpun awak media, proyek yang dikerjakan oleh CV. Kiemas Putra Jaya dengan lama masa pengerjaan selama 180 hari yang menggunakan dana APBD tahun anggaran 2018 sebesar 2 miliar.

Hanya menyisahkan sebuah harapan kalau guru dikota Lubuklinggau akan memiliki gedung guru. Pasalnya bangunan yang menelan anggaran 2 miliar hanya seperti bangunan tak bertuan yang tidak ada azaz manfaatnya, karena sebagian pondasi, coran tangga serta lantainya sudah banyak rusak, hal itu diduga dikarenakan dikerjakan asal asalan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dan telah tayang dibeberapa pemberitaan media online. Pekerjaan pembangunan gedung guru tersebut diakui Kepala Bidang Cipta Karya (Kabid CK) Dinas PUPR Lubuklinggau, Ikhwan menjelaskan bahwasanya pembangunan tersebut telah terjadi adendum atau perubahan.

“Adendumnya satu kali, ada dan hal itu tidak serta merta pengalihannya karena ada teknisnya, dari gambar awal, jumlah besi WF yang kurang tersebut telah di Adendum dan dialihkan ke cor lantai, karena pembangunan gedung guru tahap I sebenarnya tidak ada cor lantainya,” Jelas nya.

Disisi lain, Andi Lala penggiat anti korupsi di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Muratara angkat bicara menanggapi bangunan yng telah menelan uang rakyat miliaran rupiah tersebut.

“saya berharap kepada Aparat Penegak hukum (APH) untuk mengaudit atau memeriksa proyek ini, miliaran uang rakyat telah terbuang sia – sia yang kini hanya menjadi bangunan yang terbengkalai,” ujar Andi.

Menanggapi keterangan pihak Dinas PUPR Lubuklinggau yang menjelaskan bahwasanya telah terjadi adendum didalam pembangunan tersebut. Andi Lala menduga alasan tersebut hanya menjadi modus “akal-akalan”.

“adendum dibuat ketika adanya perubahan nominal, lokasi atau volume, adendum dibuat ketika adanya perubahan dari kesepakatan awal. Namun alasan adendum ini menjadi salah satu alasan oknum untuk meraup keuntungan sebesar besarnya dalam pelaksanaan pengerjaan suatu proyek,” Jelas Andi.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas PUPR Lubuklinggau, Asri belum berhasil dimintai penjelasan nya, begitupun Ikhwan selaku Kabid CK. (Putra Sihombing)

Pos terkait