Modus ‘Kebijakan’ Bayar Milyaran BBM Tanpa Bukti

  • Whatsapp

MUSI RAWAS — PENGELUAARAN uang pegangi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sekretariat Daerah (Setda) Musi Rawas (Mura), tidak didukung dengan bukti nota pembelian senilai Rp 1,7 milyar. Itu dikarnakan kebijakan atasan, hal ini diungkapkan mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Topik, Rabu (3/6).

Diceritakan dia, kronologis uang peganti BBM yang diberikan ke Penerima itu atas Pengajuaan dirinya. Lanjut mantan PPTK, meskipun penerima terkadang tidak melakukan pembeliaan BBM sesuai SK atau Surat Keputusan Bupati Musi Rawas, tentang Satu bulan pemberian uang pengganti BBM tetap dibayar.

“Meskipun tanpa bukti pembelian, uang peganti BBM tetap dibayar atas Kebijakan pak Komar selaku Kepala Bagian (Kabag),” jelas Topik.

Temuan, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas Pemberiaan uang peganti BBM, dikarenakan saat pemeriksaan BPK, tidak ditemukan bukti riil Nota pembeliaan BBM.

“Temuan itu diakibatkan, Dirinya tidak bisa menunjukan bukti pertangunggjawaban didepan BPK”. Sementara, untuk temuan BPK tahun anggaran 2018 saat itu sudah dibicarakan pada pak Kabag, tetapi masih saja jadi temuan tahun ini. “Sudah, saya sampaikan soal keputusan itu ditangan Pimpinan,” ungkapnya.

Informasi, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinomor 14.A/LHP/XVIII.PLG/04/2020, tanggal 8 April 2020. Menunjukan, bahwa Pertanggungjawaban BBM pada Sekretariat Daerah tidak didukung dengan
Nota Pembelian Sebesar Rp1,7 milyar. (Toding Sugara)

Pos terkait