Modus ‘Korupsi’ Pergeseran Anggaran Berbau Kepentingan

  • Whatsapp

MURATARA | LINGGAUUPDATE.COM —Pergeseran Anggaran tahun 2018, yang dilakukan sebanyak Tiga kali oleh Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah atau BKD Musirawas Utara (Muratara). Salah satu Modus “Korupsi” Pergeseraan anggaran berbau kepentingan, Kamis (29/8/2019).

Pasalnya, dalam Audiet Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Sumatera selatan di Nomor: 28.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019. Menyebutkan, dari beberapa OPD atau Organisasi Perangkat Daerah yang mengajukan usulan Nota dinas ke Bupati Muratara, untuk melakukan Pergeseraan anggaran tidak pernah diundang dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sedangkan dalam hasil Notulen rapat Jum’ at 19 November 2018, diketahui TAPD hanya Menyepakati pergeseraan anggaran untuk pembayaran hutang pihak ketiga pada Pembiyaan daerah.

Sementara itu, untuk Proses pergeseraan anggaran yang dilakukan Kabid Anggaran bersama Kepala Sub Bagian Penyusunan Program di BKD Muaratara, saat itu Pergeseraan anggaran tidak didukung dengan Hasil Evaluasi dari masing – masing OPD, dan tidak sesuai ketentuaan. Seperti, Menghilangkan beberapa program dan kegiatan yang berasal dari Anggaran Induk, serta Melakukan penambahan progaram dan kegiatan baru pada beberapa OPD.

Audiet BPK, atas dilakukanya Pergeseraan anggaran mengakibatkan resiko Pertangunggjawaban APBD tahun anggaran 2018 tidak diterima DPRD Muratara.

Hal ini juga, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta bertentangan dengan Peraturan Bupati Muratara Nomor: 21 tahun 2018, tentang Pedoman dan Tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan Belanja daerah.

Permasalahan ini, disebabkan Tim TAPD Muratara, tidak mematuhi ketentuaan tentang Pergeseran anggaran saat itu.

Izhar Rusdi, selaku Kabid Anggaran pada BKD Muratara, saat di Wawancarai melalui sambungan telpon genggamnya dinomor.08217776xxx. Tidak membenarkan adanya temuan BPK atas Pergeseran anggaran tanpa mengundang OPD dalam rapat Tim TAPD, sebab Proses saat itu semua OPD yang terkait kita undang.

“Temuan itu tidak benar, sebab OPD yang mengajukan pergeseraan anggaran saat itu diundang,” ungkap Kabid Anggaran.

Sebelumnya, mantan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program di BKDaerah Muratara, Indra Suwita, mengatakan. Terkait persoalan ini terlebih dulu dirinya mau berkoordinasi kepada Kabid Anggaran.

“Saya, belum bisa berkomentar takut salah jawab,” ujar Indra Suwita. (Toding Sugara)

Pos terkait