Nota Belanja BBM Dinkes Muratara “Dibuat Sendiri Oleh Staf”

  • Whatsapp

MURATARA | LINGGAUUPDATE.COM  – Diduga mengunakan nota palsu, belanja bahan bakar minyak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pada tahun 2018 jadi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) nomor 28.C/LHP/XVIII.PLG/05/2019, menyebutkan bahwa belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dokumen pertanggung jawaban nya dibuat sendiri oleh staff Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan tanggal 22 April 2018 diketahui mekanisme Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas dilaksanakan dengan mekanisme reimburse. Pemegang masing-masing mobil dinas membeli bahan bakar minyak dengan menggunakan uang pribadi terlebih dahulu, kemudian pemegang mobil dinas mengajukan penggantian dana yang dikeluarkan selama satu bulan dengan menyerahkan bukti pembelian kepada PPTK.

Selanjutnya PPTK mengajukan pencairan Belanja Bahan Bakar Minyak tersebut kepada Bendahara Pengeluaran. Bukti pertanggungjawaban kemudian diverifikasi oleh staf keuangan. Verifikasi yang dilakukan meliputi pengujian kelengkapan berkas yang diajukan dan membandingkan tanggal pembelian dengan tanggal penugasan dinas luar. Setelah dinyatakan lulus verifikasi, Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian uang kepada PPTK.

Berdasarkan dokumen Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas diketahui pembelian bahan bakar minyak/gas dan pelumas dilakukan pada SPBU Durian Rampak dengan nomor SPBU 24.316.168. Jenis bahan bakar yang dibeli pada SPBU ini adalah Pertamina Dex.

Hasil konfirmasi dengan SPBU Durian Rampak pada tanggal 23 April 2018 diketahui bahwa sejak Desember 2016, SPBU Durian Rampak tidak lagi menjual Pertamina Dex.

Berdasarkan penjelasan Bendahara Pengeluaran pada tanggal 23 April 2018 diketahui dokumen pertanggungjawaban pembelian Pertamina Dex pada SPBU Durian Rampak menggunakan dokumen pertanggungjawaban yang dibuat sendiri oleh staf PPTK.

Hal ini karena pemilik kendaraan dinas tidak memiliki nota pembelian sebenarnya atas belanja bahan bakar minyak. Atas Permasalahan ini disinyalir Negara dirugikan puluhan juta.

Marlinda, Selaku Kepala Dinas Kesehatan mengakui ia belum dapat berkomentar terkait adanya temuan BPK ini dikarenakan ia belum pernah melihat dan menerima hasil LHP BPK tersebut.

“saya belum bisa berkomentar banyak, karena saya belum menerima dan melihat LHP itu,” ujar nya melalui sambungan seluler. Senin (12/08).

(TIM)

Pos terkait