PEKO Desak Kejari Tentukan Status Terperiksa Pungutan DISDIK Mura

  • Whatsapp

LUBUKLINGGAU | LINGGAUUPDATE.COM —Ademnya kelanjutan terkait proses hukum penyelidikan dan penyidikan terkait masalah punguutan kegiatan Diklat Penguatan kepala sekolah oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan Musi Rawas, memancing Aktivis LSM Pelawe Kompak bersuara lantang mendesak penegak hukum untuk menentukan status hukum oknum pejabat yang sudah terperiksa.

Kepada media Aktifis LSM Pelawe Kompak,Andi Lala mengatakan permasalahan hukum yang tengah berjalan di kejaksaan negeri Lubuklinggau harus segera dituntaskan. Jangan sampai publik selalu dibuat bertanya tanya sejauh mana proses hukum itu berjalan,siapa saja yang terlibat dan bagaimana status hukumnya. Hal ini penting segera diungkapkan ke publik agar masyarakat dapat menyaksikan kaum elit di administasi pemerintahan bekerja secara baik atau tidak dan juga meningkatkan trust publik kepada penegak hukum itu sendiri.

” Terkait masalah pungutan oknum pejabat diknas, kita mendorong dan mendesak Penyidik kejaksaan negeri Lubuklinggau menuntaskan proses hukum ini dengan segera menentukan status hukum oknum pejabat yang dinilai betanggung jawab dan sudah terperiksa, istilah zaman sekarang jangan kasih kendor,” kata aktifis berkepala pelontos ini lugas

Ditambahkannya, sekarang publik masih dibuat bertanya tanya oleh pihak kejaksaan negeri Lubuklinggau sebab informasi pungutan oknum pejabat Diknas Mura tersebut cukup mengejutkan masyarakat dan dunia pendidikan secara umum. Artinya dibutuhkan proses hukum transparan, terbuka dan tegas tujuannya disamping memang pemberantasan pungutan yang diduga illegal juga meningkatkan citra penegan hukum di bidang pemberantasan korupsi dan sejenisnya.

” Proses hukumnya harus dibuka seterang terangnya, terkait persoalan pungutan tersebut penyidik kejaksaan jangan ada keraguan sedikit pun untuk menentukan status hukum siapapun yang terlibat,” Tegasnya ber api – api

Andi Lala melanjutkan, sebagai aktivis yang getol meyuarakan pemberantasan korupsi dirinya tidak pesimis dengan penegak hukum. Tapi dirinya melihat dan mengamati ada banyak indikasi korupsi yang dilaporkan dan tengah di proses mereka tapi terkesan lamban,seperti pungutan Oknum Pejabat Diknas Mura, Dugaan penyimpangan Pembangunan Gedung IBC RS.Siti Aisyah Lubuklinggau, Dugaan Penyimpangan Pembangunan IPAL di Muratara, Kasus Lelang Jabatan Muratara, Kasus DD Harapan Makmur Muara Lakitan,Musi Rawas, Indikasi Penyomngan pengelolaan dana BLUD RS.Sobirin,Musi Rawas, Dugaan Penyimpangan kegiatan Alkes,Dinkes Muratara , indikasi penyimpangan kegiatan pada bagian Kesra Setda Musi Rawas dan mungkin masih banyak kasus lainnya.

” Permaslahan indikasi penyimpangan kegiatan pemerintah di tiga daerah ini sudah bertumpuk berkas di penyidik kejaksaan Lubuklinggau, artinya selain proses hukumnya harus transparan juga butuh speed tinggi atau kerja ekstra untuk menuntaskan persoalan hukum tersebut, Kalau bisa tidak harus tunggu TOA bermain,” tutupnya sembari mengisyaratkan akan menggelar aksi tunggal.(TG)

Pos terkait