Pelaksanaan 21 Proyek PU Bina Marga Musirawas “Kangkangi Aturan” Dan Kurang Volume

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE.COM — SEBANYAK, 21 Proyek Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Musirawas tahun anggaran 2018. “Kangkangi Aturan” atau Pelaksanaanya tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor: 4 tahun 2015, tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Serta terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan senilai Rp 1,2 milyar, Jumat (18/7/2019).

Hal ini, diketahui dari data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK Ri) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan, Nomor: 88/LHP/XVIII. PLG/12/2018, tanggal 28 Desember 2018, yang bersifat Rahasia.

Dalam LHP BPK menyebutkan, pada tahun 2018, (S.d. 31 oktober 1018) Dinas PU Bina Marga Kabupaten Mura, telah mengalokasikan dana sekitar Rp 156 milyar, dengan realisasi sekitar Rp 66 milyar, atau sejumlah 42,51 persen dari nilai anggaran, dengan peruntukan untuk belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, antara lain Pengadaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan.

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak, pada Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan, maupun dokumen pendukung lainya, yang disertai Pemeriksaan Fisik secara uji petik yang dilaksanakan bersama PPTK, PPK, Pengawas lapangan Dinas PUBM, dan Konsultan Pengawas, serta pihak Inspektorat dan Rekanan. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, menunjukan terdapat kekurangan volume fisik pada pekerjaan sebesar Rp 1,2 milyar. pada 21 paket Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Musirawas diantaranya.

Selain itu intruksi BPK, untuk segera
memproses kelebihan pembayaran 1,3 milyar, masing – masing terdiri atas kelebihan pembayaran biaya langsung Non personil Rp 64 juta, serta kekurangan volume pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Bina Marga Musirawas, senilai Rp 1,2 milyar, untuk disetor ke Kas Daerah.

Kondisi tersebut bertentangan dengan Undang – Undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan tidak sesuai dengan PP Nomor: 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Persoalan ini, dikarenakan Kepala Dinas PU Bina Marga Musirawas, kurang mengawasi dan Pengendalian terhadap 21 paket itu.

Sampai berita ini diterbikan, Kepala Dinas PU Bina Marga, dan Sekretarisnya belum berhasil ditemui untuk diwawancarai terkait persoalan tersebut. (Toding Sugara)

Pos terkait