“Pelangas” Jadi Penopang Rangka Baja

  • Whatsapp

LINGGAUUPDATE.COM —- Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Lubuklinggau pada Tahun Anggaran 2019, telah menganggarkan Pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor yang bertujuan agar para ASN di lingkungan Disperkim Kota Lubuklinggau, dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dari penelurusan melalui Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (lpse.lubuklingaukota.go.id) diketahui bahwa nilai pagu anggaran untuk pekerjaan rehab dimaksud adalah sebesar 500 juta rupiah, dimana dari hasil lelang dimenangkan oleh CV. Kertawijaya dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 495.161.400,-.

Namun sangat disayangkan bahwa dengan anggaran yang cukup besar tersebut, diduga pekerjaan rehab tersebut dilakukan secara sembrono. Dari hasil pemantauan di lapangan, beberapa bagian dari proyek rehab tersebut, yaitu seperti pekerjaan pembuatan salah satu ruangan kanopi dengan rangka baja ringan, nampaknya dikerjakan dengan asal-asalan, dengan atap yang terbuat dari bahan Polycarbonate/ Fiber yang sudah pecah di beberapa bagian, serta suatu hal yang menarik bahwa rangka baja ringan kanopi tersebut tampak ditopang dengan kayu pelangas, karena sepertinya tidak kuat menahan beban karena tanpa ditopang dengan kuda-kuda sesuai dengan standar pemasangan baja ringan.

Kepala Disperkim Kota Lubuklinggau, Trisko Defriansyah, melalui Kodri selaku PPK kegiatan dimaksud saat dimintai tanggapannya (Rabu, 18/12/2019) mengatakan bahwa “Kontraktor pekerjaan rehab tersebut sudah kami tegur dan kami minta agar segera memperbaiki pekerjaannya, apalagi ini sudah dipenghujung tahun, sebentar lagi tahun anggaran 2019 akan segera berakhir” jelasnya singkat.

Untuk menambah keterangan, kami juga menanyai salah satu sumber kami di Disperkim Lubuklinggau yang minta agar namanya dirahasiakan, apakah proyek tersebut telah diserahterimakan (100%), dia dengan bergegas mengatakan “belum, itu belum 100%, pak Kadis belum mau tanda tangan, minta diperbaiki dulu”, ujarnya

Terpisah, pengamat kebijakan pembangunan , Muhamad Kamil saat ditunjukkan foto hasil pemantauan lapangan terkait proyek rehab gedung kantor Disperkim tersebut, mengatakan bahwa, “harusnya PPK tidak hanya menegur saja, PPK harus tegas karena sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018, keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat juga terjadi akibat kelalaian atau ketidakmampuan pelaksana pekerjaan menyelesaikan pekerjaan, yang menyebabkan progress pekerjaan tidak dapat dicapai sesuai rencana kerja yang diperjanjikan, ungkapnya.

Dia juga menambahkan bahwa, “sesuai Perpres 16/2018, PPK dapat dengan tegas memberlakukan denda keterlambatan, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (2), bahwa apabila PPK memberi kesempatan kepada penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia, dan PPK berkeyakinan bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka kedua belah pihak akan menandatangani perpanjangan waktu kontrak dengan dikenakan denda keterlambatan senilai 1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak, dimana perhitungan pengenaan denda dari nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 ayat (4) dan (5). Apabila ternyata waktu pengerjaan proyek tersebut telah habis, PPK jangan hanya menegur saja, segera lakukan denda keterlambatan, jangan sampai ada dugaan bahwa ternyata PPK “main mata” dengan kontraktor ”, pungkasnya

Dengan nada bergurau, dia menambahkan “kalau memang baja ringan mau ditunjang dengan kayu pelangas, kenapa masih mau menggunakan rangka baja ringan, sekalian saja pakai rangka kayu pelangas, dan tidak usah pakai atap fiber, pakai saja atap daun kelapa, sehingga bisa menghemat anggaran”, tutupnya sambil terkekeh.(TIM)

Pos terkait