Pemberian Modal Pemkab Musirawas Terhadap Dua BUMD “Lacup”

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE.COM —Sejak awal hingga saat ini, Pemberian atas Penyertaan Modal yang dilontarkan Pemerintah Kabupaten Musirawas, terhadap Dua Perusahan Badan Umum Milik Daerah (BUMD). “Lacup” Alias Hilang, sebab Hingga sekarang, dari Dua BUMD tersebut belum pernah menyampaikan Pertangunggjawaban atas Modal tersebut, Minggu (1/9/2019).

Untuk jumlah modal, yang dilontarkan Pemkab Mura terhadap Dua Perusahaan BUMD itu berkisar Rp 10 milyar, melui Bank SumselBabel. Adapun nama Peusahaan tersebut, diantaranya Perusahan Daerah Mura Makmur (PD MM), dan Perusahaan Daerah Mura Energi (PD ME) yang beralamat di Jl. Yus Sudarso, Kota Lubuklinggau.

Sementara ini, penyertaan modal yang dilakukan Pemkab Mura kepada PD MM dan PD ME, diketahui tidak memberikan manfaat dan tidak termonitor, serta tidak terlaporkan secara memadai. Sedangkan untuk keberadaan Direktur PD ME sampai saat ini belum diketahui keberadaanya,

Saat ini, Sekda atau Sekretaris Daerah Musirawas akan mengupayakan Kajian Filosofis dan Yuridis untuk Pembubaran kedua BUMD, dengan membentuk Tim dan Narasumber.

Sisi lain, dalam rangka menindaklanjuti saran penerbitan Perda Pembubaran Perusahaan Daerah tersebut, Tim bersama Pansus II DPRD Musirawas telah Mengadakan rapat pembahasaan. Akhir dari pelaksanaan rapat, bahwa Pansus II DPRD Mura belum dapat menerima dan menyetujui terkait rancangan Perda (Raperda) tentang Pencabutan Perda Pembentukan PD MM dan PD ME.

Sehubungan dengan permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Bupati Mura agar memerintahkan Sekretaris Daerah meminta Pertangunggjawaban kepada Direktur PD MM dan PD ME sesuai ketentuaan berlaku, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan BUMD serta membentuk Tim Evaluasi untuk mengevaluasi kelayakan dan kelangsungan usaha kedua BUMD.

Hal ini, diketahui dari hasil Audiet Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan, dengan Nomor: 24.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019, pada Tanggal 17 Mei 2019. Menyebutkan atas Permasalahan tersebut, mengakibatkan
Tujuan dari Penderiaan Perusahaan PD MM dan PD ME tidak tercapai.

Permasalahan ini disebabkan, oleh
Direktur Utama dan Dewan Pengawas PD MM dan PD ME tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga disebabkan Sekda Mura Kurang mengawasi dan Pengendaliaan atas Pengelolaan BUMD, begitu juga Pemkab Mura tidak segera menetapkan status PD MM dan PD ME, sehingga berdampak Permasalahan penyertaan modal Pemerintah berlarut – larut.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Mura menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Sementara, sampai berita ini diterbikan Sekretaris Daerah (SEKDA) Musirawas, EC Priscodesi, belum berhasil ditemui untuk di Wawancarai. (Toding Sugara)

Pos terkait