Pengangkatan Honorer Disdik Muratara, Tanpa Persetujuan Bupati

  • Whatsapp

LINGGAUUPDAT.COM — KEPALA Dinas Pendidikan, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengangkat sejumlah honorer tenaga kerja suka rela (TKS). Tanpa persetujuan Bupati Muratara, Senin (3/8).

Pengangkatan, itu hanya disahkan melalui perjanjian kerja dibuat antara Kadis Disdik bersama TKS, tanpa melibatkan BKPSDM sehingga dalam perencanaanya sejumlah pegawai honorer (TKS) tidak tercatat dalam date bese di BKPSDM Muratara.

Selain, itu pengangkatan pegawai honorer (TKS) atau Jasa Pendidik pada Dinas Pendidikan Muratara. Diketahui, tanpa dasar persetujuan Bupati Muratara.

Sehingga, terdapat kelebihan jumlah TKS dari yang dibutuhkan sebanyak 102 Orang, serta besaran honorium TKS yang dibayar terlalu besar atau melebihi standar bupati dan realisasi anggaran dari Rp.16 milyar, itu tidak sesuai ketentuan.

Hal ini, diketahui dalam data LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan (Sumsel) dinomor: 33.A/LHP/XVIII.PLG 06/2020,
tanggal,15 Juni 2020, menunjukan kondisi tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran II PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran.

Dalam LHP, persoalan ini disebabkan oleh TAPD kurang cermat dalam melakukan evaluasi dan verifikasi pengajuan usulan anggaran, sesuai dengan maksud dan substansi penganggarannya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Muratara, Sukamto, dihubungi melalui via selulernya dinomor.0813-7346-0xxx,
sampai berita dilansir belum berhasil diwawancarai. (Toding Sugara)

Pos terkait