Pengeluaran Kas BLUD RSUD Rupit Sebesar 330 Juta Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

  • Whatsapp

MURATARA  – Disebabkan Direktur RSUD Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Kepala Subbagian Tata Usaha BLUD selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD, PPTK dan Bendahara Pengeluaran BLUD tidak mematuhi ketentuan tentang pertanggungjawaban belanja BLUD. Mengakibatkan pengeluaran Kas tidak sesuai bukti pertanggungjawaban sebesar Rp330.574.562,63.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) nomor 28.C/LHP/XVIII.PLG/05/2019, hasil pemeriksaan atas Buku Kas Umum (BKU) dan dokumen pertanggungjawaban belanja diketahui terdapat pengeluaran kas pada BKU tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp330.574.562,63. Rincian pengeluaran kas tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawabannya.

Berdasarkan konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran BLUD pada tanggal 30 April 2018 diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran BLUD mengakui hal tersebut.

Bendahara Pengeluaran BLUD mencatat nilai pengeluaran kas pada BKU lebih besar dari bukti pertanggungjawabannya dikarenakan terdapat pengeluaran pemberian uang kepada pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai ketentuan, diantaranya yaitu kepada Direktur RSUD Rupit periode Januari – Juni 2018 dan Tim Verifikasi Jamsoskes dan Jampersal Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Selain itu, Bendahara Pengeluaran BLUD menyatakan bahwa belanja yang dicatat di BKU lebih besar dari bukti pertanggungjawabannya adalah belanja jasa pelayanan Jamsoskes dan Jampersal.

Namun hasil pengujian atas dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa terdapat pengeluaran kas pada BKU tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawabannya selain pembayaran jasa pelayanan Jamsoskes dan Jampersal yang dicatat lebih besar dari bukti pertanggungjawabannya.

Selanjutnya berdasarkan konfirmasi kepada Direktur RSUD Rupit periode Januari – Juni 2018 diketahui bahwa Direktur RSUD Rupit mengakui menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 dari Bendahara Pengeluaran BLUD untuk keperluan yang tidak dapat dijelaskan.

Berdasarkan konfirmasi kepada Tim Verifikasi Jamsoskes dan Jampersal Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara diketahui bahwa Tim Verifikasi Jampersal mengakui menerima uang sebesar Rp1.200.000,00 dari Bendahara Pengeluaran BLUD, sedangkan Tim Verifikasi Jamsoskes menyatakan tidak pernah menerima uang dari Bendahara Pengeluaran BLUD .

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Musi Rawas Utara sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Hingga berita ini ditayangkan, Herlina selaku Direktur RSUD Rupit belum dapat memberikan Klarifikasi dan tanggapan nya.

Pos terkait