Pengesahan Molor serta Janji Politik Walikota Faktor “Terbengkalainya Gedung Guru Lubuklinggau”

  • Whatsapp

LINGGAUUPDATE.COM  – Dikarenakan mendahulukan lebih dulu janji politik Walikota Lubuklinggau pada saat pencalonan nya dahulu, anggaran Lanjutan pembangunan gedung guru tahap 2, dialihkan. Dan dikarenakan pula pengesahan anggaran APBD perubahan pada tahun 2019 yang Molor dinilai menjadi faktor terbengkalai nya pembangunan gedung guru yang telah menelan anggaran sebesar 2 miliar pada tahap awal.

Hal itu didapatkan dari hasil Klarifikasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lubuklinggau, Asril didampingi Ibrahim selaku sekretaris, Iwan selaku Kabid Cipta Karya (CK) dan Kendy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kepada wartawan diruang kerja sekretaris. Rabu (4/12).

Asril menjelaskan, dikarenakan adanya Kebijakan Walikota untuk lebih dahulu mendahulukan janji politik nya, anggaran pembangunan gedung guru yang seharusnya sudah dianggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk akhirnya harus dialihkan untuk menganggarkan baju sekolah gratis, peralatan sekolah gratis, sepatu gratis dan beasiswa.

Setelah dialihkan untuk mendahulukan janji politik Walikota Lubuklinggau, anggaran lanjutan pembangunan gedung guru digeser pada anggaran APBD perubahan. Akan tetapi di saat pembahasan anggaran terjadi penguluran waktu atau Molor.

“jadi gini di 2018, tahap awal konstruksi. Di 2019 di pergeseran anggaran sebenernya sudah kita masukan pekerjaan ini bahkan sudah kita masukan dokumen untuk ditenderkan, tapi ada arah kebijakan dari pimpinan kita pak Walikota bahwa anggaran pendidikan difokuskan dulu untuk menuntaskan dulu janji politik pak Wali yang harus menganggarkan seragam gratis, peralatan sekolah gratis, sepatu gratis kemudian sama beasiswa. Nah oleh karena itulah, anggaran penyelesaian pembangunan gedung guru di geser ke APBD perubahan dikarenakan harus mendahulukan janji politik pak Wali tadi, nah pada saat pembahasan APBD perubahan ternyata pembahasan APBD itukan molor sampai ke bulan agustus september, nah kami. Sebagai orang teknis punya perhitungan justifikasi teknis. Bahwa volume pekerjaan 3 miliar ini sisa penyelesaian ini untuk dikerjakan dalam waktu efektif 2,5 bulan itu tidak mungkin selesai. Bahkan akan menjadi masalah baru kalau diselesaikan di APBD perubahan, karena waktunya sempit. Makanya kami rapat tim teknis bahwa ya udah kita nggak mau ambil resiko. struktur ini kita anggap dalam kondisi beberapa bulan ya sebenarnya tidak masalah, kita mundurkan di anggaran induk tahun 2020 supaya pelaksanaan nya lebih panjang, karena di APBD perubahan kan waktunya sempit ya kan, efektif nya 2 bulan dengan volume pekerjaan sampai selesai 3 miliar itu, waktu itu sangat riskan. Akhirnya ya sudah kita geserkan saja di induk 2020,” Jelas Asril Kepada Wartawan.

Lanjut Asril, saat ini anggaran pembangunan tersebut sudah diajukan dan sudah disahkan untuk dianggarkan pada APBD induk 2020.

“setelah pembahasan PPAS kemarin sudah pengesahan dibulan september oktober itu sudah masuk anggaran itu sudah diketok palu. Artinya sekarang pun sudah kita persiapkan untuk proses tender. Kami percepat karena ya karena pertimbangan – pertimbangan itu tadi. Artinya apa bukan sengaja ditunda bukan sengaja diterbengkalaikan, karena ada perhitungan perhitungan teknis yang kami anggap terlalu riskan kalau diluncurkan di APBD perubahan 2019, karena waktunya tidak memungkinkan,” Lanjutnya.

Sementara itu disisi lain, Iwan selaku Kepala Bidang Cipta Karya menjelaskan penyebab terjadinya Adendum atau perubahan volume.

Menurut Iwan terjadi nya adendum dikarenakan adanya justifikasi atau perhitungan teknis yang harus dirubah yang mana pada RAB awal tidak pas dengan apa yang terdapat dilapangan.

“Jadi masalah adendum sudah pernah saya jelaskan. Kita memang di design awal itu Kuda – kuda aja itu ada 13, tapi pelaksanaan dilapangan ketika ada justifikasi teknis atau perhitungan teknis apa yang harus dirubah. Jadi kenapa itu jadi 8, karena pada posisi perencanaan RAB awal, kuda – kuda baja itu tidak duduk di atas kolom namun duduk di atas balok. Ini berpengaruh pada kekuatan, nah makanya ini di geser pada tiap kolom, karena kolom nya ada 8 ya jadi kita pasang 8. Nah jadi ada sisa selisih 5 itu kita alihkan ke pembuatan lantai sama wermes sama teras depan yang dikontrak awal itu belum ada,” Jelas Iwan.

Sementara itu, Kendy Selaku PPK mengutarakan bahwasanya mulai dari HPS, BQ sampai RAB awal tidak ada pemasangan Elektrikal dan galpanis tangga seperti apa yang dipertanyakan wartawan.

“jadi gini Bos, mulai dari HPS, BQ sampai RAB awal, kita tidak ada Elektrikal sama tangga Galpanis kata kau. Jadi tidak mungkin juga kita pasang elektrikal sama pipa galpanis kalau itu baru struktrur,” Ungkap Kendy. (Putra Sihombing)

Pos terkait