Penggiat Korupsi Desak Kejati Sumsel Periksa “PPTK” BBM Perlengkapan Mura

  • Whatsapp

MUSI RAWAS  — TERKAIT dugaan korupsi pengeluaran uang penganti bahan bakar minyak (BBM), tanpa didukung bukti pembelian Rp 1,7 milyar tahun anggaran 2019 pada Bagian Perlengkapan Musi Rawas (Mura). Koordinator MPK atau Masyarakat Pemantau Korupsi, Andi Saputra, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) memanggil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, alias “PPTK” Peri Taufik.

Menurut, Andi Saputra, mengunakan uang negara seharusnya efektip dan efisien sesuai ketentuaan
dan tepat sasaran. Lanjutnya, tapi yang terjadi pada Uang penganti BBM malah di lakukan PPTK sebaliknya.

“Malah terkesan jadi ajang bancakan, sebab uang penganti BMM yang dikelolah oleh PPTK kisaran Rp 1,7 milyar pengeluarnya tanpa bukti nota pembelian,” katanya, Jum’at (12/6).

Mirisnya lagi, terkait realisasi uang penganti BBM yang dikelolah PPTK itu, ternyata sudah terjadi berulang jadi temuan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, dengan modus yang sama.

“Terkait masalah, saya mendesak pihak Kejati Sumsel di Palembang, untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada PPTK serta pihak yang terlibat, agar kedepanya tidak lagi terulang seperti dalam temuan tersebut”, katanya.

Sebelumnya, disampaikan, Peri Taufik, mantan PPTK BBM L mengungkapkan kronologis uang peganti BBM yang diberikan ke Penerima itu atas Pengajuaan dirinya. Akuinya, meskipun penerima terkadang tidak melakukan pembeliaan BBM sesuai SK atau Surat Keputusan Bupati Musi Rawas, tentang Satu bulan pemberian uang peganti BBM tetap dibayar.

“Meskipun tanpa bukti pembelian, uang peganti BBM tetap dibayar atas Kebijakan pak, Komar, selaku Kepala Bagian (Kabag),” jelas Peri Taupik.

Informasi, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinomor 14.A/LHP/XVIII.PLG/04/2020, tanggal 8 April 2020. Menunjukan, bahwa Pertanggungjawaban BBM pada Sekretariat Daerah tidak didukung dengan
Nota Pembelian Sebesar Rp1,7 milyar. (Toding Sugara)

Pos terkait