Pengiat Anti Korupsi Mendesak Polda Sumsel Usut Dugaan Korupsi Proyek “Land Clearing” Muratara

  • Whatsapp

MURATARA —- TERKAIT atas pelaksanaan kegiatan pemberihan lahan,”Land Clearing”, atau (LC) untuk lokasi kawasan pusat perkantoran pemerintah kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara), dengan menelan dana sekitar Rp.5 milyar, yang dikelola Dinas Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muratara. Diduga sarat sarat korupsi, Kamis (16/4).

Pengiat anti korupsi, Nasrullah, wilayah Kabupaten Mura, Kota Lubuk Linggau dan Muratara (MLM) mendesak pihak Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan (Sumsel), segera mengusut atas dugaan korupsi dan penyimpangan pada Pekerjaan Land Clearing di Muratara yang telah dua kali di anggarakan dengan menelan dana kurang lebih Rp.5 milyar.

“Penganggaran proyek Land Clearing, Terkesan ada yang janggal sebab dalam satu lahan biaya Land Clearing -nya, sudah dua kali dianggarkan sehingga Kami menduga ada yang tidak sesuai dalam penganggaran, bahkan Volume hasil dari dua pekerjaan diragukan,” kata Pengiat anti korupsi.

Nasrullah menambahkan, soal permainan atau mengatur proyek untuk diarahkan kesalah satu pemenang itu tak heran lagi sudah lumrah.

“Pemenang tender, paket Land Clearing tahun 2019 oleh PT. Gunung Mas Indah Lestari dengan nilai kontrak Rp.4,4 milyar, ada indikasi pemenang arahan yang sudah diatur oleh oknum tertentu. Pasalnya, saat Proses tender paket Land Clearing diumumkan oleh ULP Muratara tidak kompetensi sebab dari 23 pelaku usaha (Peserta), tercatat ada 22 pelaku usaha yang tidak memiliki sikap dan kemampuan untuk menawar paket tersebut,” tegasnya.

Sedangkan, biaya pelaksanaan Land Clearing tahun 2018 senilai Rp 500 juta dan dikerjakan oleh CV. Trijaya, sebagai pemenang tender.

Sebagaimana, sebelumnya disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya pada Dinas PUPR Muratara, Indra Ali Amil, memintak kepada Media LinggauUpdate.com untuk tidak diberitakan.

“Kegiatan ini, saya mintak untuk tidak diexpose dalam berita,” pintaknya.

Informasi dihimpun, dari Salah satu PNS atau Pegawai Negeri Sipil, yang bertugas di Pemkab Muratara menyebutkan. “Belum lama ini terkait kegiatan tersebut, oknum Dinas PUPR Muratara sudah dipanggil Penyidik Tipikor Polres Mura,” bebernya. (Toding Sugara)

Pos terkait