Peraturan Presiden, Sandi Carli: “Belum Berlaku..?”

  • Whatsapp

LINGGAUUPDATE.COM — AMANAT, dari Peraturan (PP) Nomor 33 Tahun 2020 itu. Ternyata, tidak berlaku..?, mengatur soal anggaran kegiatan tahun 2020.

Pasalnya, besaran Honorium tim TAPD di SETDA atau Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Mura), dibayar oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan melalui Peraturan Bupati (PERBUB) Mura. Tanpa, berpedoman dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 33 Tahun 2020. Hal ini, Diungkapkan, Kasubag Perencanaan, Sandi Carli, di Bagian Keuangan SETDA Mura, Rabu (6/1/2021).

“Nominal, honor TAPD sesuai PERBUB”. Katanya, untuk Peraturan diatas tak jadi acuan.”PP, saat itu belum berlaku, dan PP itu berlaku tahun ini,” jelas Kasubag.

Dijelaskanya, untuk kode rekening belanja honor TAPD tahun kemarin belum ada, masih nempel di (Tim Teknis) di Belanja Pegawai pada Koordinasi TAPD. Lanjut dia, peruntukan anggaran sekitar satu milyar lebih, diantaranya untuk Honor TAPD khusus 20 orang Pejabat di Sekretariat Daerah.

Sambung, Sandi Carli, dalam kegiatan itu dirinya selaku PPTK atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sementara sisi lain dia juga anggota TAPD.”Ya, saya anggota dan PPTK kegiatan itu,” ucap, Kasubag Perencanaan di Bagian Keuangan SETDA Mura.

Bedasarkan, informasi data Alokasi dana untuk Koordinasi TAPD pada Bagian Perencanaan dan Keuangan SETDA Mura, tahun 2020 senilai Rp.1,1 milyar. Adapun, item belanja meliputi Honor Tim Teknis di Belanja Pegawai Rp 700 juta, dan Biaya Perjalanan dinas Rp.205 juta.

Diketahui, di Pasal 7 (Tujuh) dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, disebutkan Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yaitu, tanggal 24 Febuari 2020, ditetapkan Presiden di tanggal 20 Februari 2020.

Dalam, Peraturan terdapat tentang Honorium Tim TAPD diberikan kepada anggota ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah, dan Jumlah anggota Kesekretariatan paling banyak 7 (Tujuh) anggota rincian biaya.

Sesuai, amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 atas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden ini, bertujuan sebagai Pedoman penyusunan standar harga satuan. (Toding Sugara)

Pos terkait