Perencanaan Pembangunan Puskesmas Di Musi Rawas Tahun 2018 Terkesan Dipaksakan

  • Whatsapp

MUSI RAWAS —Pada tahun 2018,Pemerintah Kabupaten  Musirawas melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp62.225.561.250,00 dan telah direalisasikan sampai dengan 31 Oktober 2018 sebesar Rp32.468.104.889,00 atau 52,18% dari anggaran. Realisasi belanja barang dan jasa tersebut antara lain untuk belanja jasa konsultansi dengan realisasi sebesar Rp462.060.000,00 atau 34,48% dari anggarannya sebesar Rp1.340.000.000,00.Namun,mengenai anggaran tersebut diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultan perencana pembangunan Sembilan Puskesmas pada Dinkes sebesar Rp375.574.181,00.

Menanggapi hal tersebut,Andi lala selaku pengamat kebijakan publik membeberkan atas proses yang berindikasi ada unsur intervensi dalam perencanaan pembangunan 9 Puskesmas,

“Saya memahami betul proses perencanaan nya,jika dilaksanakan sesuai ketentuan maka tidak akan terjadi hal yang sedemikian.Mengapa bisa begitu? karena ada kaitannya dari salah satu oknum yang memaksakan kehendak akan proses tersebut.” Ujar Andy pada wartawan (7/7/2019).

Dikatakan Andy,pemeriksaan atas dokumen pengadaan pekerjaan konsultansi perencanaan pembangunan dan dokumen pendukung lainnya antara lain laporan pelaksanaan kegiatan jasa, faktur, dan BAST Pengadaan Barang Jasa Konsultansi Perencanaan, menunjukkan banyak poin permasalahan.

“Pertama,dokumen penunjukkan rekanan belum ditandatangani oleh Pejabat
Pengadaan pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas Kelingi
IV/C dan Muara Kati. Tidak ada dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), RAB pada SPK Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas Jayaloka. Dan, Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung tidak ditandatangani oleh Pejabat
Pengadaan pada SPK Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas
Selangit.” Tegas Andy.

Dilanjutkannya,selain itu ada yang sangat miris dan lebih cenderung mengarah pada praktik korupsi sistemik,yakni bisa dilihat pada Dokumen SPK dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas Kelingi IV/C dan Puskesmas Muara Kati tidak ditandatangani oleh PPK, namun sesuai SP2D telah dibayarkan kepada rekanan.

“Ini sudah jelas sekali tidak masuk akal seakan ada oknum yang memaksakan kehendak.Padahal,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa,tanpa tanda tangannya tidak akan cair.Akan tetapi fakta mengungkapkan malah sebaliknya.Jelas sekali ada unsur intervensi (campur tangan) yang memaksakan kehendak,alih-alih PPK seakan menjadi kambing hitam.” Kata Andy.

Andy juga menjelaskan,BAST Pengadaan Barang Jasa Konsultasi Perencanaan belum ditandatangani oleh PPK dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa belum ditandatangani oleh Panita Pemeriksa Barang pada pekerjaan jasa konsultan perencana pembangunan Puskesmas Karya Sakti. Dan,terdapat salah perhitungan harga satuan dan jumlah pada RAB pada SPK
walaupun nilai SPK tidak melebihi nilai batas penunjukan langsung sebesar
Rp50.000.000,00 dan terdapat kesalahan penjumlahan aritmatika untuk rincian
nilai pekerjaan masing-masing yaitu pada SPK Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas Pian Raya, Jayaloka dan Sungai Bunut.

“Seaakan lepas dari pengawasan,dan berujung lebih bayar ratusan juta yang merugikan negara.Ini perlu diusut tuntas dan diangakt kerana publik karena dalam pengamatan saya,baru kali ini saya mendapatkan praktik menarik yang tergolong berjamaah karena selain lebih bayar jasa konsultan perencana,terdapat juga lebih bayar jasa konsultan pengawas,belum lagi ditambah kekurangan volume pembangunan.Padahal,proses tersebut melalui pengawalan langsung dari tim TP4D.” Pungkasnya.

(TIM)

Pos terkait