Pergeseran Anggaran Muratara “Kangkangi” Aturan

  • Whatsapp

MURATARA  | LINGGAUUPDATE.COM —Sepanjang tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara (Pemkab Muratara), sudah tiga kali melakukan Pergeseran anggaran dengan cara “Kangkangi” alias Tidak sesuai Aturan, Rabu (28/8/2019).

Hal ini diketahui, bedasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan, di Nomor: 28.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019. Bahwa Pergeseran anggaran tahun 2018, yang dilakukan Kepala Bidang (Kabid) Anggaran, bersama Kepala Sub Bagian Penyusunan Program di Badan Keuangan Daerah atau BKD Muaratara, tidak didukung dengan Hasil Evaluasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Saat itu, Pergeseraan anggaran di Muratara dari Enam OPD dinyatakan Tidak sesuai ketentuaan, seperti. Program dan Kegiatan yang berasal dari Anggaran induk pada Tiga OPD senilai Rp 8,4 milyar, telah dihilangkan, dan terdapat juga di Dua OPD telah melakukan penambahan Program dan Kegiatan baru di Dua OPD senilai Rp 16,2 milyar.

Selain itu, juga terdapat penambahan anggaran Program dan Kegiatan di Empat OPD senilai Rp 7,9 milyar, adapun dasar Pergeseran anggaran itu mengacu pada
Peraturan Bupati (PERBUB) Muratara di Nomor: 79, Tanggal 14 November 2018.

Hasil dari Wawancara BPK, kepada Kepala Dinas Kesehatan Muratara dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muratara, selaku OPD yang mengajukan usulan Nota dinas untuk pergeseraan anggaran ke Bupati Muratara, bahwa Terkait pergeseraan anggaran saat itu OPD tersebut tidak pernah diundang dalam rapat tim TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Sementara, itu dalam hasil Notulen rapat Jum’ at 19 November 2018, diketahui TAPD hanya Menyepakati pergeseraan anggaran untuk pembayaran hutang pihak ketiga pada Pembiyaan daerah.

Dari pergeseraan anggaran tersebut, memunculkan permasalahan yang mengakibatkan Pertangunggjawaban APBD berpotensi tidak diterima DPRD Muratara, ini disebabkan pihak TAPD Muratara tidak mematuhi ketentuaan, tentang Pergeseran anggaran.

Dalam LHP BPK, bahwa Pergeseraan anggaran saat itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta bertentangan dengan Peraturan Bupati Muratara Nomor: 21 tahun 2018, tentang Pedoman dan Tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan Belanja daerah.

Sebelumnya, mantan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program di Badan Keuangan Daerah Muratara, Indra Suwita, mengatakan. Atas persolan ini dirinya tidak tahu, sebab dirinya sudah tidak lagi berdinas di BKD Muratara.

“Terkait persoalaan ini, saya mau berkoordinasi dulu sama Kabid Anggaran,” ungkapnya.

(Toding Sugara)

Pos terkait