PertangunggJawaban APBD Muratara Berpotensi Di “Tolak” DPRD Muratara

  • Whatsapp

MURATARA  | LINGGAUUPDATE.COM —Terkait adanya pergeseraan anggaran tahun 2018, di Kabupaten Musirawas Utara (Muratara) tidak sesuai ketentuan, sehingga berdampak pada Pertangunggjawaban APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2018. Berpotensi di “Tolak” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muaratara, Kamis (8/8/2019).

Sepanjang tahun 2018, Kepala Bidang Anggaran, bersama Kepala Sub Bagian Penyusunan Program di Badan Keuangan Daerah atau BKD Muaratara, telah melakukan Pergeseraan anggaran sebanyak Tiga (3) kali, dengan dasar Peraturan Bupati (PERBUB) Muratara di Nomor: 79, Tanggal 14 November 2018, sedangkan Pergeseraan anggaran tersebut tidak disertai dengan Hasil Evaluasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Hal ini diketahui, bedasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan, di Nomor: 28.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019.

Dalam LHP BPK, bahwa Hasil Wawancara BPK dengan Kepala Dinas Kesehatan Muratara, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muratara, yang mengajukan usulan Nota dinas ke Bupati Muratara untuk Pergeseraan anggaran. Menyatakan tidak pernah diundang dalam rapat tim TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pergeseraan anggaran, diketahui hanya terdapat Enam (6) OPD yang melakukan pergeseraan anggaran dan tidak sesuai ketentuaan. Seperti, Menghilangkan progaram dan kegiatan dari anggaran Induk pada Tiga (3) OPD senilai Rp 8,4 milyar. Selain itu terjadi Penambahan program dan kegiatan baru pada Dua (2) OPD senilai Rp 16,2 milyar. Serta ada juga Penambahan anggaran program dan kegiatan pada Empat (4) OPD sebesar Rp 7,9 milyar.

Sedangkan, dalam hasil Notulen rapat Jum’ at 19 November 2018, diketahui TAPD hanya Menyepakati OPD bisa melakukan pergeseraan anggaran untuk pembayaran hutang pihak ketiga pada Pembiyaan daerah.

Dari LHP BPK, Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta bertentangan dengan Peraturan Bupati Muratara Nomor: 21 tahun 2018, tentang Pedoman dan Tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan Belanja daerah.

Sehingga, Permasalahan tersebut mengakibatkan resiko Pertangunggjawaban APBD tidak diterima DPRD, mengingat. Hal tersebut disebabkan TAPD tidak mematuhi ketentuaan, tentang pergeseran anggaran.

Indra Suwita, mantan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program di BKD Muratara, saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon genggamnya dinomor. 082176965xxx mengatakan. Terkait persoalan ini dirinya engan banyak berkomentar, dengan alasan terlebih dahulu dia mau berkoordinasi sama Kabid Anggaran BKD Muratara, sebab dirinya sudah tidak lagi berdinas di BKD Muratara.

“Sementara ini saya belum bisa menjelaskan, Saya takut salah jawab dan dimarahi,” ungkap Indra Suwita.

(Toding Sugara/Roy)

Pos terkait