Pin Emas Sudah Terbagi, PPTK: “Rekom BPK Tidak Di Perbolehkan”

  • Whatsapp

MUSIRAWAS | LINGGAUUPDATE.COM —SEBANYAK 40 unit embelen atau Pin Emas telah Terpasang manis dibagian dada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musirawas. Tetapi rekom dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk Pengadaan tersebut tidak diperbolehkan, Selasa (8/10/2019).

Hal ini sampaikan, Peri Irawan, selaku PPTK atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, melalui telpon selulernya dinomor 082198964xxx mengatakan. Terkait pengadaan adtribud pin emas untuk 40 anggota dewan, Akui PPTK, sampai sekarang dia juga tidak mengetahui barang itu sudah dibelanjakan atau belum, begitu juga dengan pihak rekanan sampai saat ini dirinya tidak tahu.

“Tugas saya, hanya sebatas administrasi untuk menyampaikan kepihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar diproses lelang,” lebih jelasnya dia menyarankan silahkan tanya langsung ke rekanan.

Sementara ini, dirinya belum tahu pasti atas Pembatalan pekerjaan tersebut. Tetapi belum lama ini juga, bahwa pak Amir Hamzah (Sekwan), pernah bercerita tentang Persoalan pin emas yang disampaikan oleh BPK sewaktu jumpa dengan Sekwan.

“Rekom BPK kepada Sekwan, bahwa Pin emas itu tidak diperbolehkan, sebab tidak menjadi Aset tetap,” Ungkap Peri Irawan.

Diketahui, melalui Data RUP atau Rencana Umum Pengadaan yang tercantum pada LPSE Musirawas, bahwa Sekretariat DPRD Musirawas ditahun 2019, telah Mengalokasikan dana sebesar Rp.232 juta, dengan peruntukan untuk Pengadaan atribud pakian dinas berupa Pin emas, adapun volume per unit Pin emas seberat 10 gram, yang dilaksanakan oleh Perusahaan CV. AKNA, sebagai Rekanan

Salah satu, sumber di Sekretariat DPRD Musirawas yang tidak mau disebutkan membenarkan, bahwa ada pembagian Pin emas dengan kadar 22 Kr (Muda).

“Pemasangan Pin emas, dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Lubuklinggau, Mimi Haryani, sewaktu Pengambilan pengucapan sumpah dan janji pada Pelantikan anggota DPRD Musirawas belum lama ini,” Kata sumber.

Sekretaris Dewan, berulang kali ditemui dikantornya untuk dikonfirmasi, dengan alasan selalu tidak ditempat.

“Media yang mau wawancara ke Sekwan, terlebih dulu harus melapor kepada beberapa Oknum dan kalau diizinkan baru diperbolehkan, itu Aturan dari Sekwan,” Cetus POLPP penjagaan, Rizal. (Darmawi)

Pos terkait