PPK Rangkap ULP, Pembangunan Stadion Sepakbola MURA Terindikasi Penyimpangan

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE.COM – Belanja modal gedung dan bangunan – bangunan gedung tempat olahraga (pembangunan lapangan sepakbola dan prasarana pendukung nya) dengan nilai pagu sebesar 4,7 Miliar yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), diduga telah terjadi penyimpangan.


Pasalnya berdasarkan informasi dihimpun diduga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap jabatan selaku Pokja Pemilihan dan menjabat sebagai Kepala ULP. Kamis (5/09).


Syamsuddin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengungkapkan, penunjukan PPK tersebut ditunjuk langsung oleh Robby selaku Kepala Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan Musi Rawas.


Dijelaskan Syamsuddin, dengan alasan belum ada pihak yang mumpuni di Dispora untuk menjabat sebagai PPK, pihak Dispora meminta kepada ULP untuk menunjuk PPK.


“Plt Kepala Dispora, pak Heriyanto meminta kepada ULP, dan yang menentukan nya atau yang menujuk PPK itu langsung ditunjuk oleh Robby Kepala Pengadaan barang/jasa dan pembangunan. Orang yang ditunjuk sebagai PPK nya yakni Ucok,” jelas Syamsuddin kepada awak media diruangan nya. Selasa (3/09).

Lalu dipaparkan oleh Syamsuddin bahwasannya pembangunan lapangan sepakbola berskala Internasional ini dianggarkan menggunakan APBD Musi Rawas tahun 2019. Tak hanya APBD, diungkapkan Syamsuddin, Pemkab Musi Rawas mendapatkan CSR dari PT Bukit Asam sebesar 9,5 Miliar.

“senilai 4,7 Miliar dianggarkan melalui APBD, nantinya yang APBD ini untuk lapangan dan prasarana nya, kalau yang CSR nya nanti untuk pembangunan tribun nya,” Papar nya.

Dilanjutkan nya, untuk rekanan atau pemenang tender yakni CV ALKI Karya.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 15 Tahun 2018 mengatur larangan rangkap jabatan pada pengadaan barang / jasa pemerintah, sebagai berikut :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DILARANG dirangkap oleh (Pasal 6 ayat 3) :

– Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara ;
– Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang / Jasa yang sama ; atau
– PjPHP / PPHP untuk paket pengadaan barang / jasa yang sama.

Disisi lain, Febri HR selaku pengamat kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini menduga telah terjadi kongkalikong yang dapat menguntungkan diri sendiri dan pihak – pihak tertentu didalam proyek pembangunan lapangan sepakbola.


Dikatakan Febri, bahwasanya tidak ada anjuran dalam Peraturan Presiden (Pepres) 54 tahun 2010 dan perubahanya serta dalam Pepres 16 tahun 2018 bahwa PPK dapat diambil dari luar satuan kerja.

“Sebagai Pemilik anggaran maka PPK harusnya dari satuan kerja pemilik anggaran, bukan dari satuan kerja lain,” ujar Febri.


Dilanjutkan nya Dalam hal tidak ada nya pejabat yang bersertifikasi pengadaan di satuan kerja pemilik anggaran, maka hal tersebut ditugaskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengguna Anggaran (PA) untuk bertindak sebagai PPK.

Hingga berita ditayangkan, pihak PPK maupun Kepala pengadaan barang/jasa dan Pembangunan Musi Rawas tidak dapat ditemui dan dihubungi untuk dimintai Klarifikasi nya.

(Putra Sihombing)

Pos terkait