PPKD Musi Rawas Telanjur Merealisasikan

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE.COM —Meskipun Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Musirawas ditahun 2018, telah Terjadi kesalahan penganggaran untuk pembayaran pokok hutang senilai Rp 1,8 milyar. Pengeluaran itu sudah terlanjur direalisasikan oleh PPKD Musirawas, Sabtu (17/8/2019).

Pengeluaran itu, diketahui berkaitan dengan pembayaran pokok hutang belanja pihak ketiga tahun anggaran 2017, seperti Penghitungan pelaksanaan proyek yang fisiknya sudah mencapai 100 persen, tetapi saat itu Keuanganya direalisasikan belum mencapai 100 persen. Sehingga PPKD Musirawas ditahun 2018 telah menganggarkan dana senilai Rp 1,8 milyar, untuk Pembiayaan itu dengan realisasi 100 persen.

Sesuai dengan PSAP, pada Peraturan
Pemerintah Nomor: 71 tahun 2010, sebagaimana yang tertuang dalam data laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 24.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019, Tanggal17 Mei 2019. Bahwa seharusnya untuk Pembayaran pokok utang dan realisasinya melalui belanja modal di masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2018, bukan melalui PPKD Musirawas.

Dalam LHP BPK, diketahui Pengeluaran pembiayaan itu terlanjur direalisasikan karena pada awal penyusunan APBD tahun 2018, ditetapkan masih dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dan untuk selanjutnya akan dilakukan dengan menyesuaikan amanat Peraturan Perundang – undangan dan dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2018, melalui OPD terkait pada Kode Rekening berkenan.

Terkait persoalan ini, Kepala BPKAD Musirawas kepada BPK Menyatakan, bahwa Permasalahan ini akan menjadi Perhatiaan TAPD untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi RKA SKPD dan Lebih Fokus meneliti pada pemilihan kode Rekening belanja dalam penyusunan RKA SKPD.

Selain itu, akan menindaklanjuti sesuai Surat Edaran Nomor: 900/683/III/BPKAD/2018 Tanggal 11 Juli 2018. Tentang Penganggaran Kembali Hutang Belanja kepada Pihak Ketiga dan Kewajiban jangka pendek pada DPA OPD Tahun anggaran 2018.

Kondisi tersebut, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Lampiran I.03 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, tidak sesuai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Atas permasalahan, ini mengakibatkan Realisasi pengeluaran pembiayaan – pembayaran Pokok Utang disajikan lebih tinggi

Hal ini, diakibatkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kurang cermat, dalam melakukan verifikasi pengajuan anggaran, sesuai dengan maksud dan subtansinya kegiatan.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak PPKD Musirawas terkait Permasalahan ini belum berhasil diwawancarai.

(Toding Sugara)

Pos terkait