Realisasi Belanja Makmin Rapat Tidak Sesuai Ketentuan, Terindikasi Rugikan Keuangan Daerah Rp.119 Juta

  • Whatsapp

LUBUKLINGGAU | LINGGAUUPDATE.COM — Realisasi kegiatan belanja makan dan minum rapat di sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2017 sebesar Rp.119 Juta diduga tidak sesuai ketentuan. Temuan ini terungkap dalam laporan hasil Pemeriksanaa BPK Perwakilan Sumatera Selatan.

Sebagaimana yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan disebutkan bahwa temuan ini hasil dari konfirmasi langsung pemeriksa kepada dua rumah makan yang ada dikota Lubuklinggau. Sebagaimana bukti dan nota yang dilampirkan ditemukan ada pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan diantaranya adanyan temuan bukti nota dilampirkan kegiatan 2016 sebesar Rp.2 Juta lebih dan terdapat pula pembayaran kepad rumah makan tertentu sebesar Rp.117 Juta yang buktinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Diantaranya terdapat pembayaran sekitar Rp.6 Juta yang notanya menggungakan Rumah Makan yang berbeda. Padahal saat pemeriksa melakukan konfirmasi langsung kepada rumah makan tempat belanjan nota dan bukti sesuai dengan yang ditunjukan kepada pemeriksa. Hal ini tentu menjadi pertanyaan ada dana yang dialihkan atau digunakan untuk peruntukan lain bukan untuk membayar belanja makmin tersebut.

Menanggapi adanya temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan ini,Aktivis Dari LSM Pelawe Kompak,Andi Lala mengatakan pola penggunaan anggaran semacam ini sangat tidak memiliki dasar dan terbukti jadi temuan dalam pemeriksaan BPK. Artinya ada dugaan dana sebesar Rp.119 Juta itu digunakan pada peruntukan lain bukan untuk belanja makmin rapat sebab dalam audi di jelaskan ada kelebihan pembayaran yang berindikasi korupsi.

” Dalam pemeriksaan BPK terkait belanja Makmin Rapat Setwan Kota Lubuklinggau tahun 2017, secara gamblan mengubgkapkan realisasi belanja tidak sesuai dengan ketentuan, ini indikasi jelas dana digunakan tidak sesuai dengan kegiatan yang ada,” katanya ber api -api.

Ditambahkannya, cara pertanggungjawaban belanja anggaran seeprti ini sepertinya ada usur kesengajaan sehingga apabila dalam pemeriksaan menjadi temuan baru dikembalikan artinya apabila ini tidak menjadi temuan tentu tidak pihak yang bisa dimintkan pertanggungjawaban.

” Mendesak Penegak Hukum untuk bisa menjadikan temuan ini sebagai pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak yang dinilai bertanggung jawab, meskipun temuan tersebut sudah dikembalikan ke kas negara, tapi perlu diusut motifnya mengapa ada belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut,” demikian tegas aktifis berkepala pelontos ini. (TIM)

Pos terkait