Rusana Mulawati : Kecamatan Sifatnya Pembinaan

  • Whatsapp

MUSIRAWAS | LINGGAUUPDATE.COM  – Terkait adanya dugaan kesepakatan dalam pencairan Dana Desa (DD) Desa Taba Renah bersama Camat Selangit, Kabupaten Musi Rawas. Hj. Rusana Mulawati membantah bahwa didalam pencairan tersebut adanya kesepakatan antara dirinya dan Kepala Desa.

“Tidak ada, kami ini kan kecamatan sifat nya pembinaan, biar lebih enak ngobrol, kekantor saja biar enak. Kita kan (Kecamatan) Cuma sifat nya meneruskan, kalau SPJ nya sudah lengkap ya kita sekedar meneruskan saja, tidak mungkin lah kalau ada kesepakatan, kami juga tidak berani,” Ujar Camat Selangit menghubungi awak media Rakyatmerdekanews.com. Jumat (09/08).

Rusana juga membantah bahwa Kepala Desa Taba Renah tidak berada didesa nya disaat pencairan dan usai pencairan Dana Desa (DD).

“Ada, saat rapat dia (Kades) ada. Jadi kades itu kalaupun tidak ada, bisa dimawikili, tapi sebelumnya itu ada. Mungkin ada juga beliau ke Cirebon, ada juga kabar nya istrinya sakit, kami juga tidak bisa memantau se detail – detail nya setiap desa,” Ungkap Rusana.


Sekedar mengingatkan, sebelumnya berdasarkan informasi yang dihimpun, terkait pencairan DD Desa Taba Renah Triwulan ke 2 Kepala Desa Taba Renah telah melakukan kesepakatan bersama Kecamatan selangit untuk memberikan persetujuan pencairan.

Diduga kesepakatan tersebut dibuat untuk mengelabui pencairan DD di triwulan ke 1, yang mana diketahui di dalam pencairan DD triwulan ke 1 beberapa berkas pertanggung jawaban nya belum lengkap.

Dan diketahui pula berdasarkan informasi, disaat pencairan DD triwulan ke 2, Kepala Desa Taba Renah diketahui sedang berada di luar daerah yakni Cirebon.

Menanggapi hal ini, Febri selaku aktivis pemerhati kebijakan pemerintahan wilayah Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Musi Rawas Utara (MLM), mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun dan mengusut dugaan penyimpangan ini.

Menurut Febri, DD yang seharusnya diperuntukan untuk kesejahteraan Desa, diduga telah disalah gunakan oleh oknum – oknum pejabat desa dan Kecamatan.

“ini jelas, DD di TW 1 saja berkas pertanggungjawaban nya belum lengkap, kok tiba – tiba DD TW 2 sudah dicairkan. Dan lebih aneh nya lagi dalam beberapa bulan ini diinformasikan bahwa kades tersebut tidak ada di desa nya, melainkan ada di Cirebon,” ujar Febri.

“Saya mendesak kepada Aparat Penegak Hukum, yakni Kejaksaan Lubuklinggau, TIPIDKOR Polres Musi Rawas untuk segera mengusut temuan ini, jangan sampai yang seharusnya untuk kesejahteraan orang banyak yakni warga desa namun menjadi terbalik, hanya mensejahterakan para pelaku Korup,” Tegas Febri.

(TIM)

Pos terkait